Isu Plt Ketua Golkar Sulsel Menguat, Muhidin M Said Belum Dapat Jadwal dari Ketum Bahlil Lahadalia

Ringkasan Berita:

• Masa Pengurusan Golkar Sulsel Hingga 19 November 2025
• Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi sampaikan belum ada jadwal Musda Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Drama politik Partai Golkar Sulawesi Selatan kian memanas. 

Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel yang seharusnya menyelesaikan kepengurusan hingga November 2025, hingga kini masih tarik-ulur.

Hingga saat ini, belum ada kepastian jadwal atau keputusan resmi dari pengurus pusat.

Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng beberapa waktu lalu mengakui masa kepengurusan Golkar Sulsel tercatat aktif hanya sampai 19 November 2025.

Bila merujuk pada hal itu, dan terhitung hari ini, Rabu (5/11/2025), tersisa 14 hari masa kepengurusan di bawah kepemimpinan Taufan Pawe.

Kondisi ini memunculkan spekulasi dan drama politik jelang penentuan kepemimpinan baru di Golkar Sulsel.

Tarik-ulur Musda Golkar Sulsel menimbulkan spekulasi sengit di internal partai.

Baca juga: Eks Bupati Bone Andi Fahsar Ungkap Nama-nama Potensi Pimpin Golkar Sulsel

Isu penunjukan Plt Ketua pun makin menguat di internal partai berlambang pohon beringin.

Bahkan, isu yang beredar bawah nama Muhidin M Said bakal diamanahkan jadi Plt Ketua Golkar Sulsel.

Muhidin adalah Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi.

Kendati demikian, Muhidin M Said menegaskan sampai saat ini dirinya belum menerima kabar resmi mengenai wacana tersebut. 

Anggota DPR RI empat periode itu memastikan belum ada keputusan resmi soal penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel pengganti Taufan Pawe. 

"Saya belum dapat berita," kata Muhidin kepada Tribun-Timur, Rabu (5/11/2025).

Muhidin menegaskan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pelaksanaan Musda Golkar Sulsel. 

“Sampai saat ini belum ada jadwal (Musda Golkar Sulsel),” tegas Muhidin.

Bahlil Juru Kunci Ketua Golkar Sulsel 

Perebutan kursi Ketua Golkar Sulsel periode 2025-2030 diprediksi sengit. 

Sejumlah kader potensial digadang-gadang maju berebut pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Nama-nama yang muncul antara lain Ketua Golkar Sulsel saat ini Taufan Pawe.

Lalu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Barru sekaligus Ketua DPRD Sulsel periode 2014-2019 Andi Ina Kartika Sari, Bupati Soppeng Suwardi Haseng.

Tokoh lain yang ikut diperhitungkan yaitu mantan Wali Kota Makassar 2004-2014 Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Bupati Gowa periode 2016-2025 Adnan Purichta Ichsan YL, dan Bupati Luwu Utara periode 2016-2025 Indah Putri Indriani.

Tugas ketua terpilih nantinya tidak mudah. 

Harus mampu mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel yang berpenduduk 9,56 juta jiwa.

Hal itu sesuai arahan langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. 

Pada Pemilu 2024, Golkar untuk pertama kalinya tumbang setelah 50 tahun menjadi partai pemenang di Sulsel. 

Partai yang berdiri pada 20 Oktober 1964 itu kalah dari Partai NasDem.

Golkar hanya mampu mengamankan 14 kursi di Parlemen Sulsel.

Sementara Partai NasDem mampu meraih 17 kursi.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sukri Tamma mengatakan Golkar merupakan partai besar tidak hanya di Sulsel, tetapi di seluruh Indonesia. 

“Kepengurusan di mana pun harus kuat, internal mampu menjaga keutuhan institusi, eksternal mampu menjalin komunikasi dengan pihak luar partai,” ujarnya.

Menurut Prof Sukri, DPD I Golkar Sulsel membutuhkan sosok yang tangguh di internal maupun eksternal.

Golkar memiliki pengalaman politik di eksekutif maupun legislatif.

Terlebih mampu menempatkan diri dalam dinamika partai.

Figur yang akan memimpin harus memiliki jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat untuk membangun hubungan eksternal.

Tak kalah penting, Ketua DPD I Golkar Sulsel harus mendapat restu Bahlil Lahadalia. 

Restu ini menjadi jaminan bahwa pengurus di DPD I dan DPP bisa bersinergi. 

“DPD I adalah tokoh yang diinginkan oleh DPP,” sebut Prof Sukri. 

Campur tangan DPP Golkar, meski bisa menimbulkan perpecahan, dianggap lumrah.

Akhirnya, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP Golkar. 

Meskipun nama-nama calon diajukan dari daerah, penentuan siapa yang akan diberi SK adalah hak prerogatif DPP. 

"Pada intinya, siapapun ditunjuk DPP dan diberikan SK adalah yang terbaik,” pungkas Prof Sukri.(*)