Bimtek Tiga Hari di Makassar, Polipangkep Perkuat Kapasitas Legistlatif DPRD Jeneponto 

TRIBUN-TIMUR.COM  – Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Polipangkep) mempertegas peran strategisnya sebagai agen pengabdian lintas sektor.

Kampus vokasi ini menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) intensif selama tiga hari bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, mulai 31 Mei hingga 2 Juni 2026.

Mengusung tema besar “Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, pelatihan ini diikuti oleh 38 peserta. 

Agenda strategis ini dirancang sebagai implementasi nyata tridarma perguruan tinggi, khususnya untuk mengoptimalkan kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, P3M Polipangkep menggandeng Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra taktis.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Kabid Kompetensi Manajerial BPSDM Sulsel H. Indrajaya Saputra, S.STP., M.M., Wakil Ketua I DPRD Jeneponto Irmawati, S.Sos., Wakil Ketua II Muh. Basir, S.E., serta Sekretaris DPRD Mustakin, S.STP., M.AP.

Direktur Polipangkep, Prof. Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan rutin, melainkan ruang pembelajaran bagi wakil rakyat untuk melahirkan gagasan segar demi kemajuan konstituen.

Senada dengan hal tersebut, Kepala PPPM Polipangkep, Dr. Muhammad Kadir, S.P., M.P., berharap inisiasi ini menjadi jembatan kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Selama tiga hari, para peserta dibekali empat materi fundamental dari pakar kebijakan publik.

Materi tersebut meliputi penyusunan Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD oleh Dr. Setiawan Aswad, teknik penyusunan naskah akademik perda oleh Melvin Salahuddin, Ph.D., strategi manajemen konflik oleh Kepala BPSDM Sulsel Prof. Dr. Muhammad Jufri, serta analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh auditor BPKP Ali B. Ismail.(*)