3 Jam Prof Yusril Ihza Mahendra di UMI Bahas Pembaruan Hukum

Ringkasan Berita:

• Prof Yusril Ihza Mahendra mengisi kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar selama tiga jam. Ia membahas aspek konstitusional dan kebijakan pemerintah dalam pembaruan hukum. 
• Menurutnya, hukum lahir dari berbagai sumber: negara, hakim, praktisi, akademisi, hingga masyarakat. 
• Rektor UMI Hambali Thalib menilai kehadiran Yusril sebagai anugerah akademik dan momentum membangun generasi baru penegak hukum.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Prof Yusril Ihza Mahendra, tiga jam berada di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Senin (24/11/2025).

Prof Yusril tiba di Auditorium Al Jibra Kampus UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi sekitar pukul 09.00 Wita.

Kedatangan Prof Yusril disambut dengan pengalungan kain khas Sulsel oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) UMI, Prof Muhammad Rinaldy Bima.

Kedatangan guru besar kelahiran 5 Februari 1956 itu juga disambut tarian empat etnis oleh mahasiswa UMI.

Tarian empat etnis sendiri menggabungkan kebudayaan dari empat etnis terbesar di Sulsel, meliputi Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja.

Rektor UMI Prof Hambali Thalib, wakil rektor, pimpinan Yayasan Wakaf UMI, dan dekan ikut menyambut kehadiran Prof Yusril.

Di dalam auditorium, ratusan mahasiswa FH UMI sudah menantikan kuliah umum yang akan dibawakan Prof Yusril.

Kuliah umum itu bertajuk Aspek Konstitusional dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia.

Kuliah umum yang berlangsung hingga pukul 12.00 Wita ini berlangsung secara interaktif, ditunjukkan dengan adanya sesi tanya jawab.

Dalam pemaparannya, Prof Yusril menjelaskan pembaruan hukum di Indonesia bukan sekadar proses teknis penyusunan regulasi, tetapi sebuah ikhtiar besar bangsa untuk membangun norma-norma hukum yang adil, berkepastian, menjamin hak-hak asasi manusia sekaligus menjaga marwah konstitusi.

Prof Yusril menyoroti pandangan sempit yang hanya melihat pembaruan hukum sebagai urusan penyusunan undang-undang di gedung parlemen.

“Jika kita melihat hukum hanya dari sudut pandang itu, maka kita sedang melihat pohon besar hanya dari satu cabangnya saja,” jelasnya dengan nada tegas di atas panggung.

Prof Yusril mengatakan, hukum dapat lahir dari berbagai sumber.

Hukum bukanlah sesuatu yang statis, namun hasil interaksi dinamis antara berbagai aktor dalam masyarakat.

Dalam tradisi ilmu hukum, kata dia, sering dikenal ungkapan hukum tidak hanya state’s law, yaitu hukum yang dibuat oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Tetapi hukum juga bisa lahir dari hakim (judge made law), yang lewat putusannya menciptakan preseden, memuat ratio decidendi menjadi pedoman legislasi mendatang dan bahkan sering kali juga menegaskan suatu norma baru.

Ada pula yang disebut sebagai lawyer’s law, yakni hukum dibentuk melalui praktik para pengacara, para praktisi hukum, kebiasaan dalam beracara, kontrak-kontrak, corporate governance codes dan pedoman compliance.

“Materi ini kerap disebut sebagai soft law, namun daya pengaturannya nyata karena mengikat para pihak dan mengisi regulatory gaps,” katanya.

Ada pula professor’s law, hukum yang tumbuh dari gagasan para akademisi, doktrin dan ajaran para sarjana yang kemudian diikuti oleh praktik maupun lembaga peradilan.

Tidak kalah penting, kata Prof Yusril, ada people’s law, hukum yang tumbuh organik dari kebiasaan masyarakat, adat istiadat, atau norma sosial tidak tertulis tapi kuat pengaruhnya.

Jangan Berdiri sebagai Penonton
Pada kesempatan yang sama, Rektor UMI Prof Hambali Thalib memuji kehadiran Prof Yusril dalam kuliah umum tersebut.

Ia menilai Prof Yusril sebagai penjaga nalar konstitusi sejak masa transisi orde baru hingga era sekarang, sekaligus pengarah kebijakan hukum nasional lintas zaman.

“Kehadiran beliau (Prof Yusril) di UMI pada hari ini bukan hanya kehormatan. Ini adalah kemewahan intelektual, anugerah akademik bagi seluruh mahasiswa hukum Indonesia,” kata Prof Hambali, yang mengenakan setelan almamater hijau saat sambutan.

Dalam kesempatan itu, Profesor FH UMI ini menjelaskan sekarang telah memasuki era hukum baru, yang mengubah banyak hal hingga ke dasarnya.

Seperti hukum adat kini menjadi pilar formal negara, mekanisme penyidikan dan penuntutan bergeser total, hingga peran penasihat hukum dipertegas dan diredefinisi.

Kemudian sistem pembuktian mengalami revolusi, dan reformasi Polri memasuki fase paling fundamental sejak reformasi tahun 1998.

“Ini bukan revisi, bukan penyempurnaan biasa. Ini adalah rekonstruksi sistemik, perubahan arsitektural, tata hukum yang benar-benar lahir kembali,” kata Prof Hambali.

Menurutnya, UMI sebagai kampus pendidikan dan dakwah, kampus ilmu dan ibadah serta kampus perjuangan dan pengabdian, pelopor reformasi, tidak boleh berdiri sebagai penonton.

Melainkan UMI harus menjadi arsitek generasi baru penegak hukum Indonesia. (*)