689 Sekolah di Jeneponto Ditutup Imbas Aksi Bubarkan DPR, Siswa Belajar Daring

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Aksi unjuk rasa dengan tuntutan pembubaran DPR di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdampak pada dunia pendidikan.

Sebanyak 689 sekolah dari berbagai jenjang ditutup sementara.

Rinciannya: PAUD 276, SD 290, SMP 78, serta SMA/SMK/MA sebanyak 45 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jeneponto, Alamsyah Kr Jampu, mengatakan penutupan dilakukan demi menjaga kondusivitas.

"Ditutup tapi tidak diliburkan, siswa tetap belajar online dari rumah, jadi guru dan orang tuanya memantau," jelas Alamsyah via telepon, Senin (1/9/2025).

Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan siswa ikut dalam aksi.

"Karena dikhawatirkan ada ajakan kepada siswa SMP untuk ikut demo, karena SMP yang agak rawan," ucapnya.

Berdasarkan rujukan Pemerintah Provinsi Sulsel, penyesuaian kegiatan belajar seharusnya berlangsung hingga 4 September.

Namun, massa aksi dari Gerakan Rakyat Turatea Keramat (GERTAK) dijadwalkan turun ke jalan 1–5 September.

Baca juga: Sekolah di Parepare Belajar Daring dari Rumah Imbas Demonstrasi

"Kalau rujukan dari provinsi sampai tanggal 4 September, tapi massa aksi rencananya sampai tanggal 5, makanya saya keluarkan imbauan sampai tanggal 5 September," ungkapnya.

Jika situasi membaik, Disdikbud akan segera meminta siswa kembali belajar di sekolah.

"Kalau agak-agak ringanji aksinya, sebentar saya keluarkan lagi imbauan untuk kembali belajar besok," lanjutnya.

"Jadi selama aksi berlangsung, seluruh sekolah di Jeneponto tetap beraktivitas secara daring sampai situasi benar-benar kondusif," pungkasnya.

Salah satu orang tua siswa UPT SD Inpres 204 Pammanjengang, Kecamatan Tamalatea, Nasrullah, membenarkan imbauan tersebut.

"Iya anak saya libur hari ini, sampai 4 hari ke depan," ujar Nasrullah kepada Tribun-Timur.com di Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Sebelumnya diberitakan, ratusan massa tergabung dalam GERTAK akan menggelar aksi besar-besaran di Jeneponto.

Aksi dijadwalkan berlangsung di dua titik, Gedung DPRD dan Mapolres.

Jenderal lapangan aksi, Robi Sugara, menyebut unjuk rasa berlangsung Senin–Jumat, 1–5 September 2025.

"Sekitar 500 massa yang akan hadir, titik kumpul di Belokalong, titik aksi ada di Polres Jeneponto dan DPRD Jeneponto,” ujar Robi via telepon, Minggu (31/8/2025).

Aksi membawa sejumlah tuntutan besar, salah satunya mendesak DPR dibubarkan.

"Tuntutannya kan memang bubarkan DPR dan masuk juga pertanggungjawaban terkait ojol yang tabrak barracuda dan meninggal di Jakarta, kita akan pertanyakan di Polres," tegas Robi.

Massa juga menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jeneponto yang disebut melonjak hingga 400 persen.

"Kami juga ingin pertanyakan di DPRD terkait pengkajiannya dan kalkulasinya kenapa bisa naik 400 persen di Jeneponto," jelasnya.

Robi menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres Jeneponto.

"Kami sudah menyurat di Polres Jeneponto untuk pengajuan aksi," pungkasnya.

Kasat Intel Polres Jeneponto, Iptu Suframono, membenarkan surat pemberitahuan tersebut.

"Siap (betul)," ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Aksi ini akan berlangsung lima hari berturut-turut dengan eskalasi massa yang diperkirakan berubah-ubah. (*)