Linjam PPIH-KJRI Bongkar Dugaan Penipuan Badal Haji Rp1,4 Miliar, Oknum KBIH Diamankan

Laporan Hasim Arfah, Wartawan Tribun-Timur.com dan Media Centre Haji 2026 dari Arab Saudi

TRIBUN-TIMUR.COM, JEDDAH – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan adanya penertiban oknum petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang diduga menipu dalam layanan badal haji dan pembayaran dam hadyu bagi jamaah Indonesia.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh tim pelindungan jamaah Kementerian Haji dan Umrah RI bersama tim dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi. 

Penangkapan oknum KBIHU Minggu (8/6/2026) malam.

"Kami melakukan penertiban terkait dengan dam dan badal haji. Nilai transaksinya hampir Rp1,4 miliar," kata Dahnil usai melepas jamaah haji Kloter 7 Embarkasi Medan, Senin (8/6/2026).

"Untuk badal haji saja terdapat sekitar 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang. Ini jelas penipuan," tambahnya.

Menurut Dahnil, tarif yang dipungut kepada jamaah untuk badal haji tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya resmi pelaksanaan haji di Arab Saudi. 

Ia menjelaskan, biaya haji domestik atau haji dakhili bagi warga setempat dapat mencapai lebih dari Rp40 juta per orang.

"Kalau ada yang menawarkan badal haji Rp10 juta, itu pasti patut dicurigai," kata Dahnil.

"Haji dakhili saja untuk masyarakat setempat bisa mencapai Rp40 juta. Tidak mungkin badal haji dilaksanakan dengan biaya serendah itu," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, kata Dahnil, sejumlah jamaah telah menjadi korban praktik tersebut. 

Pelaku diduga merupakan oknum petugas KBIH yang bekerja sama dengan pihak mukimin di Arab Saudi.

"Tadi malam sudah kami amankan, sudah kami interogasi, dan uangnya juga kami amankan sebagai barang bukti," katanya.

Selain dugaan penipuan badal haji, tim juga menemukan praktik penyimpangan dalam pembayaran dam hadyu. 

Dahnil menjelaskan bahwa pembayaran dam bagi jamaah semestinya dilakukan melalui lembaga resmi Adahi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi.

Namun, dalam praktiknya, sejumlah jamaah telah membayar biaya dam sebesar 720 riyal, tetapi dana tersebut tidak seluruhnya disetorkan kepada Adahi. 

Oknum pelaku diduga membeli hewan kurban melalui jalur tidak resmi dengan harga lebih murah dan mengambil selisih pembayaran sebagai keuntungan pribadi.

"Mereka menerima pembayaran dam sebesar 720 riyal dari jamaah, tetapi tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400 riyal. Selisihnya menjadi keuntungan mereka," ungkap Dahnil.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari jamaah yang tidak menerima bukti pembayaran atau tanda terima resmi dari Adahi.

"Jamaah mengadu kepada kami karena tidak menerima bukti pembayaran dam. Padahal jika pembayaran dilakukan melalui Adahi, pasti ada tanda terimanya," kata Dahni.

"Setelah ditelusuri ternyata dana itu diduga digelapkan dan bekerja sama dengan pihak tertentu," imbuhnya.

Atas temuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

Dahnil menegaskan, KBIH yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

"Kami akan melakukan penertiban. Secara administrasi izin KBIH yang terlibat bisa dicabut. Secara pidana juga akan kami proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, karena lokasi kejadian berada di Arab Saudi, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan otoritas hukum setempat serta regulator hukum di Tanah Air untuk menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya.

Dahnil mengatakan hasil investigasi lengkap akan diumumkan secara resmi oleh tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI.

"Kami akan menyampaikan secara resmi siapa saja yang terlibat setelah proses pemeriksaan selesai. Yang bisa saya sampaikan saat ini, salah satu KBIH yang diduga terlibat berasal dari Jawa Barat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki persoalan dengan keberadaan KBIH. 

Sebaliknya, KBIH yang berkomitmen membimbing jamaah dengan baik akan terus didukung karena memiliki peran penting dalam pembinaan ibadah haji.

"KBIH itu sangat kita butuhkan. Tetapi KBIH harus fokus membimbing ibadah, bukan menjadikan jamaah sebagai komoditas, ujar Dahnil.

"Selama saya menjadi Wakil Menteri Haji, saya ingin memastikan tidak ada lagi jamaah yang diperlakukan sebagai komoditas oleh siapa pun," tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya praktik-praktik yang selama ini disebut sebagai bagian dari "kartel haji" yang dinilai merugikan jamaah dan mencederai nilai-nilai pelayanan ibadah.

"Kami ingin menghentikan praktik-praktik seperti ini. Haji harus dikelola dengan akhlak yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi. Banyak pelaku yang paham agama, tetapi justru melakukan tindakan yang merugikan jamaah. Ini harus dihentikan," katanya.

Dahnil memastikan Kementerian Haji dan Umrah akan memberikan dukungan penuh kepada KBIH yang selama ini bekerja secara profesional, transparan, dan benar-benar berorientasi pada pembimbingan ibadah umat.

"KBIH yang memiliki komitmen membimbing umat akan kami dukung. Jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai perjuangan mereka dirusak oleh segelintir oknum yang menjadikan umat sebagai komoditas," kata Dahnil.

"Bahkan dalam waktu dekat kami juga akan mengumumkan KBIH-KBIH yang memiliki komitmen tinggi dalam membimbing jamaah tanpa melakukan pungutan yang tidak semestinya," imbuhnya.
(hasim arfah/mch 2026)