Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PC PMII Gowa Tempuh Jalur Aspirasi Secara Damai, Bawa 8 Tuntutan ke DPRD

Jendral Lapangan PMII Cab Gowa, Irwanto, mengatakan, Indonesia saat ini diguncang golombang aksi demonstrasi mulai dari daerah hingga ke pusat.

|
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sudirman
Ist
DEMO - PMII melakukan audiens dengan anggota DPRD Gowa. Mereka tak melakukan aksi unjuk rasa seperti demo lainnya. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa memilih cara berbeda saat berunjuk rasa.

Mereka memilih audiensi dengan anggota DPRD di kantor DPRD Gowa, Senin (01/09/2025).

Hadir Ketua DPRD Gowa Ramli Siddik, Wakil Ketua II DPRD Gowa Taufik surullah, Wakil Ketua III DPRD Gowa Tyna, serta perwakilan fraksi partai politik.

Jendral Lapangan PMII Cab Gowa, Irwanto, mengatakan, Indonesia saat ini diguncang golombang aksi demonstrasi mulai dari daerah hingga ke pusat.

Dari rentetan aksi demostrasi yang terjadi membuat situasi dan kondisi negara tambah kacau. 

Penyampaian aspirasi publik justru berakhir dengan ricuh, bahkan sampai menelan korban.

Perusakan fasilitas umum seperti perusakan halte, CCTV, bahkan pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberbagai daerah.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini," ujarnya.

Beberapa gerakan yang terjadi saat ini telah keluar dari jalur yang diinginkan.

Mereka melakukan provokasi dari pihak yang ingin merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah sesuai dari hasil kajian PMII memang perlu adanya evaluasi ulang.

“Bicara persoalan penyampaian aspirasi tidak mesti melakukan demo, tapi jalur audiensi tidak mengurangi substansi dari  gerakan” kata Jendral Lapangan PMII Cab Gowa, Irwanto.

Ketua cabang PMII Gowa, Abdullah, mengatakan hal ini juga tidak lepas dari penyampaian aspirasi yang harus melihat aspek dan kondisi saat ini.

“PMII Gowa harus menjadi role model dalam hal menyampaikan pendapat secara kritis dan santun dengan cara bermartabat serta tidak merugikan rakyat,” singkatnya.

Ada delapan poin tuntutan PMII yaitu mencabut intruksi presiden No. 01 Tahun 2025 tentang efesiansi anggaran, mengawal hasil pembatalan kenaikan tunjangan DPR.

Evaluasi SOP penanganan massa aksi, mendesak anggota DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset, stop netralitas semu aparat TNI dan Polri, tegakkan supremasi hukum dan wujudkan HAM, dan evaluasi tambang di Kabupaten Gowa

Sementara Ketua DPRD Gowa, Ramli Siddik, mengaku akan memberikan garansi untuk menindak lanjuti aspirasi ke pihak yang berwenang. 

“Percayakan kepada kami, saya selaku ketua DPRD akan menindak lanjuti ke pusat” jelasnya.

 

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved