Merdeka Tanpa Akal: Republik Simbolik dan Pesta Kosong

Oleh: Muhammad Yasin

Ketua HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya

TRIBUN-TIMUR.COM - Delapan dekade sudah Indonesia mengaku merdeka. Tapi kita masih berdiri tegak di depan tiang bendera, bukan di hadapan keadilan.

Lagu kebangsaan dinyanyikan, tapi nadanya lebih nyaring dari maknanya.

Upacara digelar, tapi substansi kemerdekaan lebih sering tertinggal di ruang transit kekuasaan, tak pernah sampai ke pelosok dusun tempat rakyat menggantung harapan dengan benang yang nyaris putus.

Di istana, para pemegang mandat sibuk membacakan angka. Pertumbuhan ekonomi, katanya, stabil di angka 5,12 persen.

Tentu, angka itu terasa manis bagi mereka yang menyesapnya dari ruang rapat berpendingin udara.

Tapi cobalah tengok keluar dari jendela kekuasaan, dan tanya pada tukang parkir yang dikejar e-wallet, buruh harian yang dilindas otomatisasi, atau mahasiswa yang ijazahnya kini hanya berlaku sebagai pelengkap folder lamaran kerja yang tak pernah dibaca.

Ada yang lebih absurd dari kemiskinan, yaitu kosmetika negara yang berusaha menutupi bau busuknya.

Program makan siang gratis, misalnya, dipoles menjadi narasi penyelamat generasi.

US$28 miliar dihamburkan demi nasi kotak, sementara sektor pendidikan dan kesehatan dicukupi dengan retorika. 

Negeri ini sedang belajar satu hal penting: bahwa lapar bisa ditambal dengan logistik, tapi kebodohan adalah proyek jangka panjang.

Sementara itu, ketimpangan ekonomi tetap berdiri kokoh seperti tugu peresmian.

Gini Rasio stagnan di angka 0,379, seolah berkata: “Kami konsisten mempertahankan jurang.” Yang kaya kian kaya karena punya akses ke pengambilan keputusan.

Yang miskin tetap miskin karena hanya diberi akses ke panggung upacara. Anak muda yang dulu digadang-gadang sebagai lokomotif bangsa, kini justru dijejali utang pendidikan dan janji palsu industrialisasi.