Heriwawan Desak PT Pupuk Indonesia Investigasi Dugaan Permainan Harga Pupuk Subsidi di Bone

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan, mendesak PT Pupuk Indonesia melakukan investigasi atas dugaan permainan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. 
• Desakan itu disampaikan dalam RDP Komisi B DPRD Sulsel setelah menerima laporan dari LSM Merdeka Bone.
• Menurutnya, DPRD membutuhkan data yang rinci untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR— Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, mendesak PT Pupuk Indonesia investigasi dugaan permainan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone.

Desakan disampaikan legislator Fraksi Demokrat itu saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sulsel membahas laporan LSM Merdeka Bone mengenai distribusi pupuk bersubsidi, Rabu (3/6/2026).

Heriwawan menegaskan persoalan pupuk bersubsidi menyangkut kepentingan petani sehingga perlu ditangani secara serius dan berdasarkan data yang akurat.

“Kami mengapresiasi teman-teman dari Bone yang telah menyampaikan persoalan ini,” kata legislator asal Sinjai itu kepada Tribun-Timur.com, Kamis (4/6/2026). 

DPRD Sulsel membutuhkan informasi yang lengkap sebelum mengambil kesimpulan maupun mengeluarkan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Kami membutuhkan data yang lebih rinci agar pembahasannya terarah dan tidak tumpang tindih,” ujarnya. 

Baca juga: Daftar Harga Pupuk Subsidi Terbaru di Bone, Benarkah Lebih Mahal?

Menurut Heriwawan, data tersebut penting untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di lapangan.

“Dengan data yang detail, kami bisa memastikan apakah fakta di lapangan benar seperti yang disampaikan,” katanya. 

Legislator asal Daerah Pemilihan Sinjai-Bulukumba itu menegaskan DPRD Sulsel siap mengeluarkan rekomendasi apabila ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun aturan distribusi pupuk bersubsidi.

Ia juga meminta PT Pupuk Indonesia turun langsung melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan petani.

“Kalau memang benar terjadi seperti yang disampaikan, DPRD memiliki dasar yang kuat untuk mengeluarkan rekomendasi dan meminta PT Pupuk Indonesia melakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Heriwawan turut menyoroti dugaan praktik distribusi pupuk yang tidak sesuai ketentuan, termasuk adanya pihak tertentu yang diduga memanfaatkan skema distribusi melalui BUMDes atau pola lain yang berpotensi melanggar aturan.

“Kalau terbukti, segera tindak pengecernya dan segera tindak distributornya. Namun kita harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Lanjut Heriwawan, tindakan oknum tertentu tidak boleh merusak citra PT Pupuk Indonesia maupun program pemerintah yang bertujuan membantu petani memperoleh pupuk bersubsidi.

“Jangan sampai akibat ulah oknum, institusi atau BUMN kita secara keseluruhan mendapat penilaian buruk. Yang dirugikan bukan hanya PT Pupuk Indonesia, tetapi juga petani Sulawesi Selatan,” ujarnya.