Kepala BPBD: Tambang Galian C di Mallusetasi Penyebab Banjir Barru

TRIBUN-TIMUR.COM, BARRU - Banjir melanda Kecamatan Mallusetasi dan Kecamatan Barru di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Banjir mulai melanda dua wilayah tersebut terjadi sekira pukul 21.00 Wita, Minggu (26/10/2025).

Banjir pun sempat merendam Jalan Poros Makassar-Parepare, hingga membuat arus lalu lintas terganggu.

Kepala Pelaksana BPBD Barru, Umar Sinampe mengatakan, marakanya aktivitas tambang galian C di wilayah Mallusetasi menjadi pemicu banjir hingga ke badan jalan Poros Trans Sulawesi.

Kata dia, alih fungsi gunung menurunkan daya serap air ke dalam tanah sehingga air masuk ke pemukiman warga dan badan jalan.

"Analisa itu bisa saja beralasan, karena kondisi pegunungan yang mulai dialih fungsikan. Tentu ini mengngganggu penyerapan air ke tanah, bahkan cenderung menjadi aliran permukaan," katanya kepada Tribun-Timur.com, Senin (27/10/2025).

Umar mengungkapkan, kondisi ini diperparah tingginya intesitas hujan yang melanda Barru beberapa hari terakhir.

"Intensitasnya sangat lebat dan kemarin itu kebetulan sekali bersamaan dengan pasangnya air laut, kalau kita lihat Mallusetasi itukan jarak pemukiman, gunung dan laut berseberangan, sehingga kondisi ini memungkinkan terjadi banjir di badan jalan," ungkapnya.

Dia pun meminta warga untuk mewaspadai terjadinya banjir susulan dikarenakan curah hujan tinggi masih akan melanda Barru hingga beberapa hari ke depan.

Umar menyampaikan, pihaknya sudah menyiagakan posko bencana di Kantor BPBD Barru, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru untuk mengantisipasi laporan bencana di kondisi cuaca buruk.

"Kami siaga 24 jam dan kami sudah membuka posko bencana untuk mengantisipasi cuaca buruk ini," ucapnya.

Ketua DPRD Barru, Syamsuddin Muhidin meminta pemerintah provinsi (Pemprov) agar tidak mudah menerbitkan izin tambang di Kabupaten Barru.

Menurutnya, selama ini tambang-tambang itu hanya berdampak buruk bagi lingkungan hingga menyebabkan banjir.

"Yang memberikan tambang itu kan dari Provinisi, kita di daerah tidak ada, dimintai rekomendasi pun tidak. Aturannya tidak mereka (Pemprov) perketat," ujarnya.

"Jangan mudah memberikan izin (tambang), dia nikmati, kita menerima dampaknya (lingkungannya)," lanjut Syamsuddin.