Buruh Segel Kantor DPRD Bantaeng, Imbas Gagalnya RDP dengan PT Huadi

TRIBUN-TIMUR.COM, BANTAENG - Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) disegel massa Serikat Buruh Pertambangan dan Industri (SBIPE), Kamis (11/9/2025) siang.

Pantauan Tribun-Timur.com, penyegelan dilakukan sekitar pukul 13.30 Wita. 

Spanduk besar bertuliskan 'KANTOR DPRD BANTAENG DISEGEL' ditempel di pintu utama. 

Masih dalam spanduk itu, sindiran keras juga tertulis 'DICARI KETUA DPRD BANTAENG'.

Aksi ini meletup setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bantaeng batal.

RDP itu dijadwalkan pukul 10.00 Wita namun tidak quorum alias anggota dewan yang hadir tidak mencapai 20+1 orang dari total 40.

Lebih mengecewakan lagi, Direktur Utama PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI), Jos Stefan Hideky tak hadir sama sekali.

Padahal, RDP ini merupakan tindak lanjut pertemuan 8 September 2025 lalu. 

"Saat itu DPRD berjanji menghadirkan semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan 29 Juli 2025. Isi kesepakatan jelas, buruh yang di PHK yang disepakati adalah efesiensi mencegah kerugian harus mendapat pesangon penuh sesuai PP 35 Tahun 2021," kata Kepala Departemen Hukum, Advokasi, dan Kampanye Massa SBIPE, Junaedi Hambali.

"Kalau DPR saja tidak quorum, hasilnya dipastikan tidak ada gunanya. Apalagi Direksi Utama PT Huadi tidak hadir, padahal di sini ada mantan Ketua Disnaker dan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Sulsel," lanjutnya.

Menurut Junaedi, sikap PT Huadi memperlihatkan ketidaketisan perusahaan.

"DPRD sudah kirim surat resmi, tapi perusahaan tetap mangkir. Beberapa anggota DPRD juga tidak pernah muncul mengawal perjuangan buruh. Kalau DPRD Bantaeng tidak serius, kami bawa masalah ini ke DPR RI dan kementerian. Itu sama artinya mosi tidak percaya kepada DPRD Bantaeng," tegasnya.

Sementara itu, Mursalim, salah satu perwakilan buruh mengaku kecewa berat.

"Kami sudah tempuh berbagai cara tapi sampai sekarang tuntutan diabaikan, kami hanya minta DPRD sebagai wakil rakyat menyuarakan aspirasi kami. Kalau sekelas DPRD saja diabaikan perusahaan, apalagi kami buruh," katanya.

Karena pertemuan tak menghasilkan keputusan, Junaedi menutup rapat dengan pernyataan tegas. 

Pihaknya juga akan mendirikan posko pendudukan di DPRD Bantaeng sampai tuntutan dipenuhi.

"Agar hak-hak buruh tak lagi dipermainkan kami juga akan kembali menggalang kekuatan dengan OKP yang pernah turun aksi 8 September lalu," tutur Junaedi.

Anggota DPRD Bantaeng dari Fraksi Demokrat yang hadir, Herlina Aris menegaskan dukungan kepada buruh.

"Kami sedari awal selalu memberikan dukungan penuh," ujar Herlina. 

Disisi lain, Ketua DPRD Bantaeng H Budi Santoso angkat bicara atas ketidakhadirannya.

"Saya lagi berobat," ungkap Budi melalui pesan Whatsapp.

Sementara itu, Direktur PT Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP) Lily Dewi Candinegara yang dikonfirmasi belum memberikan respon terkait ketidakhadiran pihak Huadi dalam RDP Kantor DPRD.

Perlu diketahui, HBIP adalah pengelola kawasan industri atau payung besar dari Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI).

Meski begitu, keduanya adalah bagian dari induk perusahaan Huadi Group.

Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com, Muh Agung Putra Pratama