TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Andi Saharuddin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Andi Saharuddin tampil mewakili Bupati Bone - Wakil Bupati, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin saat aksi penolakan kenaikan PBB-P2.

PBB-P2 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Andi Asman dan Andi Akmal tak pernah muncul selama aksi demontrasi berlangsung.

Bahkan keduanya tak pernah memberikan keterangan ke media.

Hanya Andi Saharuddin muncul dan menyampaikan keputusan sementara Pemkab Bone.

Andi Saharuddin, menyampaikan penundaan atas arahan pimpinan.

“Kenaikan PBB-P2 ditunda atas arahan pimpinan,” ujar Andi Saharuddin kepada Tribun-Timur.com, Selasa (20/8/2025).

Ia menambahkan, nilai NJOP akan kembali ke tarif lama.

NJOP singkatan Nilai Jual Objek Pajak.

NJOP adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, atau jika tidak ada transaksi.

Hal itu ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, baik PBB-P2 maupun PBB sektor lainnya.

NJOP mencakup tanah dan bangunan. 

Nilai jual tanah berdasarkan lokasi, luas, kondisi lingkungan.

Sementara nilai jual bangunan berdasarkan jenis, bahan, luas, dan kondisi bangunan.

“Untuk tahun ini kita kembalikan ke nilai semula,” ucapnya.

Saat ditanya kemungkinan PBB-P2 dinaikkan kembali tahun depan, Andi Saharuddin mengatakan hal itu masih akan dikaji.

“Untuk tahun depan, kita serahkan ke tim untuk dikaji ulang,” katanya.

Baca juga: 54 Demonstran Ditangkap, LBH Makassar Kritik Kekerasan Aparat di Bone

Ia juga menyebut tidak ada aksi susulan dari Aliansi Warga Bone Bersatu.

“Tidak ada lagi aksi, kan kita sudah sepakat dengan adik-adik mahasiswa,” tambahnya.

Profil Andi Saharuddin

Nama: H. A. Saharuddin, S.STP., M.Si.

Tempat & Tanggal Lahir: Pattiro Bajo, 6 Desember 1979
Agama: Islam

Pendidikan:

S-1 dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), 1994

S-2 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2014 bone.go.id

Karier dan Jabatan

Pernah menempati berbagai posisi, Sekretaris Lurah, Kasi di Satpol PP, hingga Camat di beberapa kecamatan seperti Patimpeng, Salomekko, dan Tanete Riattang (2014–2020) 

Menjabat sebagai:

-Kabag Organisasi (2020–2021)

-Kabag Kesra (2021)

-Kepala Disdukcapil Bone (2021–sekarang) 

-Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Salomekko (2023)

-Plt. Kepala Dinas Perikanan Bone (2024)

-Pj. Sekda Bone (2025–sekarang)

Pelantikan Sebagai Pj Sekda

Resmi dilantik sebagai Pj Sekda oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, pada 14 Maret 2025.

Oelantikan di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Watampone.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bone.

Sebagai Pj Sekda, Bupati langsung memerintahkan Andi Saharuddin untuk segera membuka lelang jabatan eselon II guna mengisi posisi yang kosong di pemerintahan daerah.

Ia  menggantikan Andi Fajaruddin yang masa jabatannya berakhir setelah enam bulan menjabat.

Pada 20 Mei 2025, Andi Saharuddin bertugas sebagai Inspektur Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Kabupaten Bone.

Pada 5 Juli 2025, ia menandatangani surat tugas penugasan seluruh pimpinan OPD untuk memantau bencana banjir di kecamatan-kecamatan sebagai bentuk mitigasi dan respons cepat terhadap potensi bencana daerah. 

Ricuh

Sebelumnya, ribuan orang demo tolak kenaikan PBB-P2 di depan Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Aksi berlangsung sejak pukul 13.00 Wita, dengan massa bergantian berorasi dan membakar ban.

Situasi memanas karena massa tidak kunjung ditemui Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.

Sekitar pukul 18.40 Wita, massa mulai melempar gelas air mineral dan batu ke arah aparat.

Petugas gabungan dari TNI-Polri, Brimob, dan Satpol PP membalas dengan water cannon dan gas air mata.

Kericuhan baru mereda dan massa dibubarkan sekitar pukul 00.20 Wita.

Beberapa demonstran dan petugas dilaporkan mengalami luka.

Polisi juga mengamankan 54 orang.

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, membenarkan penangkapan itu.

“Kami amankan 54 orang,” ucap AKBP Sugeng.

Ia mengatakan saat ini mereka sedang diperiksa untuk dimintai keterangan.

“Selanjutnya orang tua mereka akan kami panggil untuk menjemput anak-anaknya,” lanjutnya.

Para peserta aksi juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Yang sudah diperiksa dan didata, kami pulangkan,” tambah Kapolres.

Jenderal Lapangan Aksi, Rafli, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Untuk sementara, massa yang diamankan terus kami koordinasikan agar bisa dilepaskan,” katanya.

Aliansi Rakyat Bone Bersatu juga menyiapkan pendampingan hukum.

“Kami sudah komunikasikan dengan teman-teman lawyer untuk mendampingi jika ada proses hukum lebih lanjut,” tutup Rafli. 

Alasan Bupati Bone tak temui demonstran

Plt Sekda Bone, Andi Saharuddin ungkap alasan Bupati dan Wakil Bupati Bone tidak menemui demonstran.

“Ada agendanya yang sudah terjadwal sebelumnya,” katanya.

Andi Saharuddin mengatakan Bupati Bone menghadiri panen raya di Caming sementara wakil Bupati Bone menghadiri launching Rumah Bergizi Gratis di Salomekko.

“Agenda keduanya sudah terjadwal sebelumnya. Makanya kami diperintahkan dan ditugaskan kemarin,” kata Andi Saharuddin kepada TribunTimur, Rabu (20/8/2025).

Ia ungkap rencana kenaikan PBB ditunda.

“Ditunda atas arahan pimpinan,” ujarnya.

Andi Saharuddin mengklaim tidak ada aksi susulan yang dilakukan oleh Aliansi Warga Bone Bersatu.

“Tidak ada lagi aksi, kan kita sudah sepakat dengan adik-adik mahasiswa,” katanya. (*)