TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh hingga malam hari, Selasa (19/8/2025).

Dandim 1407/Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, menyebut kericuhan bukan lagi dilakukan massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

“Mereka sudah bukan aliansi rakyat Bone bersatu. Salah satu buktinya, TNI ada delapan orang terluka, empat di kepala dan sisanya di bahu,” ungkapnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (20/8/2025).

Idrus mengatakan, aparat mengamankan 54 orang, sebagian besar bukan warga Bone.

“Ada yang dari Wajo, Enrekang, bahkan 16 orang tidak punya KTP. Sekitar 10 orang positif alkohol dan sabu. Jadi ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ingin membuat Bone kacau,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi. 

Ia membenarkan ada tiga polisi terluka akibat lemparan batu.

Baca juga: PBB Bone Batal Naik 300 Persen, Plt Sekda: Akan Dikaji Ulang dan Dievaluasi Total

“Penindakan terhadap 54 orang sementara kami profiling. Karena ada yang di bawah umur, hanya akan didata dan dikembalikan ke orang tuanya,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, sejak awal pihak kepolisian mengedepankan pendekatan humanis. 

Namun situasi berubah saat massa di luar aliansi mulai bertindak anarkis.

“Korlap sudah pastikan pendemo PBB-P2 bubar sejak siang. Yang ricuh malam itu bukan lagi pendemo, tapi sudah ditunggangi kelompok anarko,” tandasnya.

Sebelumnya, aksi menolak kenaikan PBB-P2 berlangsung panas di depan Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8/2025).

Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang berdemo sejak pagi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat.

Situasi memanas saat sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah petugas.

Menjelang sore, massa makin marah karena Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui mereka.

Aksi lempar batu kembali terjadi.

Melihat situasi tak terkendali, aparat terpaksa menyemprotkan water canon ke arah kerumunan di halaman dan depan pintu masuk kantor bupati, yang dijaga ketat barikade aparat.

Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menyebut kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan rakyat.

“Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban. Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” teriak Rafli melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa berlarian usai disemprot. 

Namun ada yang tetap bertahan sambil meneriakkan penolakan.

Lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, sempat lumpuh total akibat aksi ini.

Hingga sore, aparat TNI dan Polri masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kericuhan susulan. (*)