Ia menilai ketidakhadiran bupati dan wakil bupati menunjukkan sikap abai terhadap jeritan rakyat.

“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat. Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung,” kata Rafli.

Akibat kekecewaan tersebut, massa semakin memanas dan melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Bupati Bone. 

Situasi di lokasi sempat ricuh hingga aparat keamanan menembakkan water canon untuk membubarkan kerumunan.

Kapolres pimpin pengamanan

Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi memimpin pengamanan demo tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Massa dari Aliansi Masyarakat Bone Bersatu demo mengepung Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (19/8/2025).

Mereka menolak kenaikan PBB-P2 karena memberatkan masyarakat.

Pantauan Tribun, massa mulai memadati jalan sejak pukul 14.30 Wita.

Di depan Kantor Bupati Bone, polisi sudah memasang kawat duri untuk menghalangi massa demonstran.

Demonstran sudah orasi menyampaikan tuntutannya agar kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

AKBP Sugeng Setyo Budhi berada di lokasi.

Massa membawa spanduk dan poster berisi kecaman terhadap kebijakan tersebut.

Beberapa demonstran gantian orasi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bone mencabut keputusan kenaikan tarif pajak.

“Kami tidak menolak bayar pajak, tapi kenaikan PBB-P2 terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah harus dengar suara rakyat,” ujar salah satu demonstran.

Usai aksi di kantor Bupati, massa berencana melanjutkan demonstrasi ke Gedung DPRD Bone.

Tuntutannya sama, mendesak pemerintah mencabut keputusan kenaikan tarif pajak.

Personel kepolisian, TNI, dan Satpol PP terlihat berjaga ketat di lokasi, mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, mengimbau massa agar tetap damai dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami dari pihak keamanan meminta masyarakat, khususnya pendemo, untuk menyampaikan aspirasi tanpa anarkis. Situasi Bone harus tetap aman dan kondusif,” tegas Kapolres.

Beberapa warga yang menyaksikan aksi turut menyuarakan kekecewaan terhadap kenaikan pajak.

“Harga kebutuhan pokok saja sudah naik, ditambah pajak naik, makin susah kami. Pemerintah harus bijak,” kata Haryati, warga setempat.

Hingga berita ini terbit, aksi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. 

Demo hari ini merupakan lanjutan dari demo sebelumnya.

Dua hari, Selasa (12/8/2025) dan Kamis (13/8/2025), mereka menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone dan Kantor Bupati Bone menolak kebijakan yang dianggap sepihak itu.

Demonstrasi tersebut pun sempat ricuh.

Demonstran juga kecewa karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin tak menemui mereka untuk dialog pada Selasa lalu.

"Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” teriak seorang orator.

Pada Selasa lalu, Asman malah pergi menyambut Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto; Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar; dan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Bakunge Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Bone.

Bakunge merupakan kampung Asman dan Amran.

Demonstran baru ditemui wakil bupati pada Kamis malam lalu.

Namun, pertemuannya singkat.

Kepada demonstran, Akmal membantah PBB-P2 naik 300 persen.

"Tidak ada kenaikan PBB-P2, hanya kenaikan NJOP," kata mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Namun, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muhammad Angkasa juga membantah PBB-P2 di Bone naik hingga 3 kali lipat.

"Rata-rata kenaikan 65 persen sesuai zona," kata Angkasa, Kamis lalu.

Laporan Jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar