Menurutnya, penempatan personel harus diduduki orang berkompeten agar mesin partai tetap berjalan.

"Akan dimulai dari strategi penempatan posisi personil yang tepat sesuai keahliannya,” ucapnya.

Ia juga membeberkan mekanisme penjaringan nama pengurus yang diterapkan DPP PKS. 

Proses tersebut disebut berjalan berbasis sistem digital tanpa lobi politik.

"Mekanismenya, sistem penjaringannya melalui online (aplikasi). DPD hanya diberi kewenangan mengusul nama-nama yang dianggap bisa. Masuk ke aplikasi DPW, lalu DPW yang godok posisi masing-masing dari nama yang diusul. Kemudian hasilnya dikirim ke DPP untuk minta persetujuan. Setelah itu kembali ke DPW untuk diumumkan. Karena adab kita di PKS, soal jabatan itu tidak ada lobby-lobby politik, murni subjektivitas pengurus DPW," bebernya.

Sahabuddin menilai sistem tersebut punya dua sisi. 

Di satu sisi dianggap lebih objektif, namun di sisi lain tetap menyimpan potensi ketidakpuasan kader. 

"Nah! Pastilah ada nilai positif dan negatifnya," tuturnya.

Ia juga menyinggung soal masa bakti kepengurusan PKS. 

Menurutnya, tidak ada batasan jelas mengenai periode kepemimpinan, kecuali ada aturan baru yang belum sempat disosialisasikan.

"Soal masa bakti, yang saya tahu tidak adaji batasan masa periode. Kecuali ada aturan baru yang belum sempat disosialisasikan ke kami," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) masa bakti 2025-2030.

Penetapan berlangsung di Sekretariat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Sulsel, Jl Insinyur Sutomo, Makassar, Kamis (14/8/2025). 

Kegiatan itu disiarkan langsung melalui YouTube PKSTV Sulsel.

Acara dibuka langsung Ketua DPW PKS Sulsel, Anwar Faruq, dan dihadiri para kader PKS kabupaten/kota.