TRIBUN-TIMUR.COM -- Rotasi, mutasi, dan promosi 42 perwira tinggi (pati) TNI pada Juli 2025 melahirkan sosok brigadir jenderal termuda saat ini.

Ia adalah Brigjen TNI Charles Yohanes Alling, alumni Akademi Militer (Akmil) tahun 2001.

Lahir di Surabaya, 19 Mei 1980, Alling resmi menjadi perwira pertama dari angkatan Akmil 2001 yang berhasil menyandang bintang satu di pundaknya pada usia 45 tahun.

Kenaikan pangkat tersebut mengantarkan Alling dari jabatan Kabag Dukmin dan Protmen Ro TU Protokol Setjen Kemhan menjadi Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan.

Ia menggantikan Brigjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra (Akmil 1996) yang kini diangkat sebagai dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Karier militer Charles Alling terbilang cemerlang.

Ia pernah memimpin Satuan 81/Gultor Kopassus, serta ikut dipercaya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian tim penanggung jawab penyelenggaraan KTT G20.

Prestasinya pun panjang: lulusan terbaik Pendidikan Komando (2003) dengan penghargaan Pisau Komando Perak, juara 1 karya tulis Apel Dansat TNI-AD 2017, hingga Rabiniscab TNI-AD pada tahun yang sama.

Selain dikenal di lapangan, Alling juga aktif menulis buku bertema militer dan terlibat dalam operasi strategis seperti Operasi Nemangkawi di Papua.

Sejak Oktober 2024, ia dipercaya sebagai Koordinator Staf Pribadi Menteri Pertahanan RI.

Kini, dengan menyandang bintang satu, Brigjen Alling bukan hanya mencetak sejarah sebagai perwira Akmil 2001 pertama yang pecah bintang, tetapi juga menjadi inspirasi generasi perwira muda TNI.

Kopassus Jadi 6 Grup

Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan elit milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah mencatat sejarah panjang sejak dibentuk pada tahun 1952.

Kopassus dikenal dengan julukan Pasukan Baret Merah karena identitas khas mereka yang mengenakan baret merah.

Baret merah menjadi simbol keberanian dan semangat juang, serta identitas utama Kopassus.  

Baret merah pada Kopassus juga melambangkan semangat laksana api yang membara, mencerminkan keterampilan prajurit komando. 

Selain itu, Kopassus juga dijuluki Hantu Rimba karena kemampuan bertahan dan gerak cepatnya di medan hutan.

Kopassus memiliki tugas pada ranah Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Tugas OMP Kopassus antara lain direct action atau serangan langsung, untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, Combat SAR, Anti Teror, hingga Advance Combat Intelligence (Operasi Intelijen Khusus).

Sementara pada OMSP, Kopassus juga bertugas pada Humanitarian Assistance (bantuan kemanusiaan), AIRSO (Operasi Anti Insurjensi, Separatisme dan Pemberontakan), perbantuan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (sesuai permintaan perbantuan), SAR Khusus serta Pengamanan VVIP.

Pada bulan Juli 1950, Timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS Republik Maluku Selatan (RMS).

Pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan untuk menumpas gerakan separatis tersebut.

Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium III Kolonel A.E. Kawilarang, sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi.

Letkol Slamet Riyadi yang memimpin operasi ini memang berhasil menumpas gerakan pemberontakan, namun ada banyak korban dari pihak TNI.

Setelah dikaji, ternyata dalam beberapa pertempuran, musuh dengan kekuatan relatif lebih kecil mampu menggagalkan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar.

Hal ini ternyata bukan hanya disebabkan semangat anggota pasukan musuh yang lebih tinggi atau perlengkapan yang lebih lengkap, namun juga taktik dan pengalaman tempur yang baik didukung kemampuan tembak tepat dan gerakan perorangan.

Peristiwa ini yang mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang berat.

Setelah gugurnya Letkol Slamet Riyadi, pada salah satu pertempuran di sekitar kota Ambon, gagasan ini selanjutnya dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Pada 16 April 1952, melalui Instruksi Panglima Tentara dan Teritorium III No.55/Instr/PDS/52 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium III yang merupakan cikal bakal Kopassus.

Tanggal 16 April 1952 tersebut sekaligus menjadi hari lahirnya Kopassus (yang saat itu bernama Kesatuan Komando Teritorium III).

Sebagai Komandan pertama, dipercayakan kepada Mayor Moch. Idjon Djanbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Speciale Troopen dan pernah bertempur dalam perang dunia II.

Perubahan Nama Kopassus

Dalam perjalanan selanjutnya satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD) pada tahun 1953.

Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada tahun 1952, selanjutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Pada tahun 1966, satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNIA-AD (Puspassus TNI-AD).

Berikutnya, pada tahun 1971, nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha).

Pada tahun 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sampai dengan sekarang.

Resmi Jadi 6 Grup

Pada 2025, Kopassus dimekarkan menjadi enam grup, yang sebelumnya hanya tiga.

Perubahan signifikan ini diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto. 

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para pejabat baru Kopassus dalam sebuah upacara kehormatan militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu (10/8/2025). 

Pucuk pimpinan Kopassus juga mengalami perubahan besar.

Jabatan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus.

Panglima Kopassus kini dijabat oleh perwira tinggi (pati) bintang tiga.

Sedangkan Komandan Grup akan diemban oleh pati bintang satu.

Validasi organisasi ini juga diiringi dengan penempatan markas-markas baru yang strategis. 

Dengan adanya Grup 4, 5, dan 6, Kopassus kini memiliki kehadiran di enam pulau besar di Indonesia.

Hal ini sebuah langkah strategis untuk menghadapi dinamika keamanan, termasuk di Papua, tempat Grup 6 ditempatkan.