TRIBUN-TIMUR.COM - Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) meminta pemerintah membubarkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mereka meminta pengelolaan aset BUMN diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Desakan ini didasari oleh data kerugian yang terus membebani keuangan negara.

Banyak BUMN kinerjanya tidak sebanding dengan aset yang mereka kelola, bahkan terus mencatat kerugian signifikan.

Contohnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemimpin konsorsium PT KCIC, mencatat kerugian senilai Rp 1,62 triliun per semester I 2025 akibat proyek Kereta Cepat Whoosh.

Serta lainnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih membukukan kerugian hingga Rp 3,6 triliun per kuartal III 2024.

Desakan HMMI ini selaras dengan sorotan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidato kenegaraannya 15 agustus 2025, Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti kondisi BUMN yang tidak efisien.

"Banyak BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi, tapi komisarisnya banyak banget!" kata Presiden Prabowo.

Ia juga secara eksplisit menunjuk BPI Danantara sebagai solusi.

"Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Saya hilangkan tantiem. Kalau keberatan, tidak bersedia kalau tidak menerima tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," tegasnya.

"Berdasarkan data yang kami kaji, banyak BUMN yang terus mencatat kerugian besar, yang secara langsung membebani anggaran negara dan merugikan rakyat," ujar Husein Firdaus, Ketua Umum HMMI.

Mereka juga menemukan indikasi kuat adanya pengelolaan aset yang tidak profesional dan bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BUMN.

Sehingga berakibat pada penurunan nilai aset dan hilangnya potensi keuntungan bagi negara.

HMMI melihat model pengelolaan BUMN saat ini sudah tidak lagi efektif dan efisien.