TRIBUN-TIMUR.COM -- Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

Baginya distorsi itu tidak sejalan dengan amanat UUD 1945.

Prabowo mencontohkan, praktik curang di sektor perberasan.

Menurutnya ada pengusaha bermodal besar dianggap menipu rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025) siang.

"Sungguh aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat tani, pestisida, waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, distorsi yang dimaksud adalah ketika alat produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Seperti penggilingan beras dan komoditas beras, dikuasai segelintir pihak.

"Tapi ada sementara, tidak semua — saya harus fair — ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal, untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mengawal agar sistem ekonomi berjalan sesuai konstitusi, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.