"InsyaAllah, Pemprov Sulsel punya komitmen dalam perencanaan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Saleh menyebutkan, mulai 2026 arah pembangunan jalan akan lebih terfokus. 

Hal ini selaras dengan rancangan RPJMD yang telah memproyeksikan porsi belanja modal cukup besar. 

“Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun,” kata dia.

Status Jalan

Perbedaan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan status kewenangan, fungsi, dan sumber pendanaan. 

Perbedaan tiga jalan itu diatur dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan peraturan turunannya.

Jalan Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat (Kementerian PUPR).

Fungsi jalan nasional, menghubungkan antar-ibu kota provinsi, antar-provinsi, pusat-pusat kegiatan nasional (PKN), menjadi bagian dari jaringan jalan strategis nasional, termasuk jalan tol.

Contoh jalan nasional, Trans Sulawesi, Jalan Lintas Barat, Tengah, dan Timur di Sumatera.

Sumber anggaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.

Bisa juga melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk tol.
 
Sementara Jalan Provinsi, kewenangan Pemerintah Provinsi.

Jalan provinsi menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota di satu provinsi. Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota. Menghubungkan antar-pusat kegiatan wilayah (PKW) di provinsi.

Satu jalan provinsi di Sulsel, poros Makassar–Malino (menghubungkan Sinjai-Gowa-Makassar).

Sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kadang dibantu APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan jika masuk prioritas nasional.
 
Untuk jalan Kabupaten/Kota adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jalan itu menghubungkan ibu kota kabupaten/kota dengan kecamatan. Menghubungkan antar-kecamatan. Menghubungkan pusat kegiatan lokal (PKL) dengan jalan provinsi atau nasional.

Sumber anggaran dari APBD Kabupaten/Kota. Bisa mendapat bantuan dari provinsi atau DAK Fisik dari APBN jika ada program prioritas. 

Ada delapan kabupaten/kota tak masuk dalam daftar lima paket proyek multiyears.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Delapan daerah itu, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros. 

Namun, Pemerintah Kabupaten Maros menerima bantuan Rp10 miliar dari Pemprov.

Bantuan diserahkan Andi Sudirman saat berkunjung ke Kecamatan Mandai,Selasa (5/8/2025), 

“Dana ini untuk dua sektor," kata Andi Sudirman.

Pertama Rp8 miliar untuk pembebasan lahan oprit jembatan di sekitar Pasar Sentral Maros.

Pasar Sentral Maros juga dikenal sebagai Pasar Turikale. Berlokasi di pusat kota Kabupaten Maros.

Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros.

Koordinat geografisnya berada pada garis lintang sekitar 5°0'29″S dan bujur 119°34'14″E, di pusat kota Maros/Butta Salewangan.

Pembebasan lahan oprit proses pengadaan atau pembebasan tanah oleh pemerintah atau pelaksana proyek untuk membangun oprit.

Oprit bagian konstruksi jembatan menghubungkan jalan darat (tanah) ke struktur utama jembatan.

Pemkab Maros akan menangani proses appraisal lahan.

Appraisal lahan penilaian terhadap nilai pasar wajar suatu bidang tanah pada waktu tertentu.

Dengan mempertimbangkan, lokasi, penggunaan lahan, status hukum (sertifikat), kondisi lingkungan, peruntukan tata ruang, harga pasar di sekitarnya, dan potensi pengembangan di masa depan.

“Untuk pembangunan jembatan, ditangani kementerian,” kata dia.

Rp2,5 miliar untuk perbaikan Lapangan Sepakbola Gollae di Bantimurung.

Lapangan Sepakbola Gollae terletak di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung.

Desa ini dikenal sebagai pusat turnamen sepak bola lokal.

Tepat berada di sekitar Jalan Nasional Poros Maros–Bone di Km 3–9 dari pusat kota Maros.

Lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Lapangan menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat.

Setiap tahun, Karang Taruna setempat rutin menggelar turnamen sepak bola di lapangan itu.

Karang Taruna organisasi sosial mewadahi pemuda untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, tanggung jawab sosial, dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bidang kesejahteraan sosial.

Chaidir Syam berterima kasih atas bantuan tersebut.

Ia menyebut pembangunan jembatan kembar di sekitar Pasar Sentral memang sangat dibutuhkan.

“Area ini rawan macet, apalagi saat pagi dan sore hari. Karena itu menjadi prioritas,” ucap Chaidir.

Ia juga menjelaskan kondisi Lapangan Gollae sering terendam banjir.

“Kalau hujan, lapangannya tergenang. Akhirnya tidak bisa digunakan,” katanya.

Perbaikan lapangan diharapkan bisa mendukung pembinaan generasi muda.

“Ini sarana olahraga dan kegiatan positif anak-anak muda di Maros,” tambahnya.

Chaidir menyebut, Gubernur sebelumnya sudah meninjau lokasi lapangan tersebut.

“Beliau janji akan bantu, dan sekarang sudah direalisasikan,” katanya.

Selain itu, bantuan pembinaan UMK juga digelontorkan tahun ini.

“Nilainya sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta,” tutup Chaidir.