Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. 

Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Pembangunan infrastruktur sempat menuai protes.

Kritik disampaikan Anggota DPRD Sulsel Dapil Luwu Raya, Asni.

Dalam rapat bersama Dinas Bina Marga, Dinas Bina Konstruksi, dan Bappelitbangda, Asni sempat mengaku kecewa.

"Tentu tidak terima apapun alasannya. Luwu Raya juga sangat membutuhkan perhatian khusus. Ini demi kelancaran distribusi logistik dan tentu pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua DPD PAN Luwu itu, Selasa (12/8/2025).

Asni berharap Pemprov Sulsel mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Ia meminta agar rapat dengar pendapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar usulan untuk menambah menjadi enam paket proyek.

"Agar alokasi anggaran lebih merata dan adil," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan keputusan tersebut menciptakan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Termasuk seluruh Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan.

Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian. 

Menurutnya, dana yang mencapai Rp2,3 triliun itu adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan.

"Inilah yang disebut tidak adanya keadilan," ucapnya.