TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan Rp2,45 triliun untuk lima proyek jalan multiyears.

Namun, tak satu pun proyek menyentuh wilayah Luwu Raya, termasuk Kota Palopo, memicu gelombang protes.

Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, berharap Luwu Raya mendapat prioritas.

"Perbaikan semua jalan provinsi di Luwu Raya harus diprioritaskan karena menjadi akses penghubung ke sejumlah wilayah," ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, juga kecewa.

Ia menilai Luwu Raya layak mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar Sulsel, terutama dari sumber daya alam Luwu Timur.

"Ironisnya, ada daerah yang tak memberi kontribusi justru mendapat anggaran infrastruktur," tegasnya.

Baca juga: Pemprov Susun DED Perbaikan Jalan di Lutim, PT Vale Ikut Bantu Anggaran

Alfri secara khusus menyoroti Jalan Trans Palopo–Bastem yang dinilai vital bagi konektivitas antarwilayah.

Kritik juga datang dari aktivis Palopo, Adri Fadhli.

Menurutnya, kondisi jalan di empat kabupaten/kota Luwu Raya memprihatinkan, menghambat mobilitas warga, dan mematikan potensi ekonomi. 

Ia juga mempertanyakan lambatnya pencairan dana bagi hasil (DBH).

"Jika keuangan provinsi bermasalah, mengapa tidak ada transparansi? Mengapa Luwu Raya yang menyumbang PAD justru dirugikan?" ungkapnya.

Berikut daftar lima paket pekerjaan jalan Pemprov Sulawesi Selatan:

1. Paket 1 – Anggaran Rp500 miliar

• Ruas: Jl Hertasning – Jl Aroepala (Makassar)
• Jl Tun Abdul Razak – Jl HM Yasin Limpo (Gowa, arah poros Malino)
• Poros Bili-Bili – Malino
• Malino – Tondong (Sinjai)
• Tanete – Tana Beru (Bulukumba)

2. Paket 2 – Anggaran Rp300 miliar

• Ruas: Barombong – Panciro – Galesong – Pattallassang (Takalar–Gowa)
• Malakaji – Jeneponto – Sapaya