TRIBUN-TIMUR.COM - Percepatan transformasi digital di Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Syaiful Garyadi, saat melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (6/8/2025).

“Transformasi digital berjalan cepat, tapi jika tidak disertai literasi digital yang memadai, masyarakat akan mudah termakan hoaks dan informasi keliru,” ujar Syaiful di hadapan jajaran pejabat Pemprov Sulsel.

Kehadiran Syaiful disambut oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas ESDM Andi Eka, Kepala Dinas Kesehatan Ishaq Iskandar, perwakilan Dinas Kominfo SP Sulsel Sultan Rakib, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Indri Assaf.

Ia mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi benteng utama terhadap berbagai ancaman digital, seperti hoaks, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga aplikasi palsu (APK) yang kerap menipu pengguna.

Sekretaris Dinas Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menegaskan pentingnya peran literasi digital dalam mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi.

“Literasi digital adalah pertahanan utama kita. Masyarakat dengan tingkat literasi tinggi lebih sulit terpengaruh hoaks, sementara yang rendah justru sangat rentan,” katanya.

Menurut Sultan, edukasi digital tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak.

Dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan literasi digital menyentuh semua lapisan masyarakat.