Pimpin Rapat Banggar, Ketua DPRD Barru Tekankan Pentingnya Ketelitian Cermati Laporan Keuangan

Penulis: Darullah
Editor: Kiki Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RANPERDA APBD - Banggar DPRD Barru menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru di Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel, Senin (14/7/2025).

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru di Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel, Senin (14/7/2025).

Rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Barru.

Dan juga sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Barru, H Syamsuddin dan dihadiri oleh anggota Baggar serta perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Barru.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Barru menekankan pentingnya ketelitian dalam mencermati setiap laporan keuangan daerah.

"Serta memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

"Pertanggungjawaban ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut akuntabilitas publik atas amanah anggaran yang telah digunakan selama tahun 2024," jelas H Syamsuddin.

Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui proses evaluasi, pembahasan rinci, dan penyempurnaan berdasarkan masukan legislatif.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi antara eksekutif dan legislatif demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Laporan jurnalis Tribun-Timur.com, Darullah

Berita Terkini