TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel telah merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Total Rp 1,4 Triliun hasil efisiensi dibagi ke beberapa sektor.

Diantaranya sektor kesehatan yang mendapat sekitar Rp 97,4 Miliar.

Anggaran ini dikucurkan untuk membenahi sektor kesehatan di Sulsel.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel Ishaq Iskandar menyebut sudah memiliki rencana dalam membagi anggaran tersebut.

Terpenting pertama yakni mengenai pengentasan stunting dan gizi buruk.

"Untuk sektor kesehatan diberikan anggaran tersebut untuk penanganan intervensi stunting melalui program Aksi Stop Stunting, layanan ibu dan anak," kata Ishaq Iskandar pada Kamis (3/7/2025).

Berdasarkan data Survey Kesehatan Gizi Indonesia (SSGI), angka prevelensi stunting di Sulsel turun pada 2024 lalu.

Di 2024 angka stunting hanya 23,3 persen, turun dari 2024 sebesar 27,4 persen.

Baca juga: Tekan Angka Stunting Jadi Prioritas, Melinda Aksa Gencar Sosialisasi Rumah Layak Huni dan Sehat

Stunting ikut masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.

Aksi Stop Stunting ini akan fokus pada penanganan stunting pada ibu dan anak.

Setiap ibu hamil akan mendapat intervensi pemenuhan gizi, begitu juga terhadap anak.

"Selain itu penguatan fasilitas kesehatan di UPT Rumah Sakit sebagai pemenuhan KRIS dan pelayanan kesehatan," lanjutnya.

Mulai 2025 ini,  Sistem rawat inap peserta BPJS Kesehatan kelas 1,2 dan 3 berubah.

Pemerintah akan mulai memberlakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN untuk para peserta BPJS Kesehatan.