TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah harta kekayaan Darmawan Prasodjo Direktur Utama PT PLN (Persero) yang dimarahi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyemprot pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN gegara ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.  

Ia tidak mendapatkan data ter-update dari bawahannya maupun PLN terkait jumlah desa yang harus menjadi obyek swasembada energi.

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan," kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang 10 ribu?” ujarnya.

Tak puas dengan perbedaan data tersebut, Bahlil langsung menyindir keras para pejabat teknis.

“Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar," kata Bahlil.

"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, pemerintah menargetkan desa-desa belum mendapat akses listrik akan segera disuplai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tanpa perlu menarik jaringan dari kabupaten.

“Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten, cukup jaringan lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P Hutajulu saat rapat di DPR menyebutkan ada 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.

Dari total itu, terdapat lebih dari 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses listrik hingga triwulan pertama tahun 2025.

Menurut Jisman, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang belum mendapat akses listrik. 

Lokasi-lokasi ini akan menjadi fokus utama dalam program elektrifikasi nasional.

Ia menambahkan, pendanaan proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).