Jumlah yang tidak tertampung ini cukup besar. 

Sehingga Yeni mengaku harus ada langkah cepat dan tanggap dari Pemprov Sulsel. 

Sebab, jangan sampai siswa-siswa tersebut tidak melanjutkan pendidikan hanya karena sistem yang tidak ramah terhadap kondisi riil di lapangan.

Yeni menegaskan bahwa Disdik Sulsel harus hadir memberikan jaminan solusi dan kepastian bagi para orang tua yang kebingungan anaknya tak diterima di sekolah negeri. 

Ia juga meminta agar Disdik menjalin kerja sama dengan sekolah swasta yang bersedia menampung siswa dengan ketentuan tanpa pungutan biaya tambahan.

“Harus ada jaminan dari Disdik Sulsel. Jadi Disdik yang membuat kerja sama dengan sekolah swasta yang siap menampung anak yang tidak lulus dengan catatan tidak dikenakan lagi biaya pembangunan, tidak lagi dikenakan biaya SPP. Itu kan yang biasa jadi beban orang tua,” lanjutnya.

Lebih jauh, Pemprov Sulsel juga diminta agar memperhatikan kualitas guru di sekolah swasta.

“Untuk ke depannya, pemerintah provinsi dalam hal ini Disdik harus memperhatikan kualitas guru di sekolah swasta dengan memberikan pelatihan, menambah kapasitas, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Yeni, solusi awal sudah muncul dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sekolah swasta di Makassar. 

Mereka telah sepakat memberi keringanan berupa pembebasan SPP bagi siswa tak tertampung di sekolah negeri.

“Jadi, solusi untuk yang tidak lulus, ya diarahkan saja ke sekolah swasta. Dan yang bagusnya lagi, dari rapat MKKS, sekolah swasta itu, ada 35 sekolah swasta yang sepakat untuk menggratiskan anak-anak masuk, jadi tidak ada SPP. Itu langkah yang mereka ambil supaya sekolahnya juga bisa hidup,” jelasnya.

Terkait zonasi dan jarak, Yeni mengimbau agar sekolah swasta juga menampilkan informasi peta wilayah penerimaannya secara transparan. 

“Jadi sekolah swasta kan juga mereka sudah buat perzonasi. Jadi itu adalah menu yang ditampilkan swasta, yang silakan orang tua untuk melihatnya,” kata Yeni.

Sementara itu, Disdik Sulsel membuka peluang penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.

Hal ini menyusul tingginya jumlah peserta didik yang belum tertampung pada SPMB 2025.