TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Rapat paripurna DPRD Sulsel terpaksa ditunda, Senin (30/6/2025).

Agenda paripurna membahas penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sejumlah fraksi protes lantaran Gubernur Andi Sudirman Sulaiman absen rapat paripurna.

Ia hanya diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Jufri Rahman.

Protes disampaikan Fraksi Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: DPRD Sulsel Warning Tambang di Tikala Toraja Utara, Jarak Cuma 600 Meter dari Situs Budaya

Anggota DPRD Sulsel Fraksi PKS, Yeni Rahman, melakukan interupsi dalam sidang.

Ia secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Andi Sudirman Sulaiman.

“Kami sepemikiran sejumlah fraksi lain. Tentu pertimbangan sudah kami sampaikan. Kami beberapa kali hadiri paripurna, tapi tidak pernah melihat gubernur,” tegas Yeni dari mimbar paripurna.

Agenda paripurna bukan perkara sepele dan seharusnya dihadiri kepala daerah, bukan perwakilan. 

Ketidakhadiran Andi Sudirman mencerminkan sikap yang tidak menghargai fungsi DPRD sebagai mitra sejajar penyelenggaraan Pemprov Sulsel.

“Saya pikir agenda ini bukan main-main. Kita tidak mau tahu alasan beliau tidak hadir se-urgensi apa," ujar Yeni.

"Ini menjadi pertanyaan besar kita di sini, bahwa semudah itulah Gubernur tidak menghadiri paripurna karena dianggap ada di luar sana yang lebih penting daripada agenda paripurna di DPRD Sulawesi Selatan,” tambahnya.

Fraksi PKS mencatat ketidakhadiran ini bukan yang pertama kali.

“Ini bukan pertama kalinya. Sudah berulang kali. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kita ini mitra, kami ini keterwakilan rakyat. Dan ini menjadi catatan dari Fraksi PKS, bahwa kegiatan di luar sana dianggap lebih penting,” katanya.

Yeni menegaskan bahwa pihaknya tidak bersikap kaku soal waktu pelaksanaan ulang paripurna.