TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat belum ada aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) rapat di hotel.

Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat di hotel.

Sebelumnya, Pemda dilarang menggelar rapat di hotel karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“Hingga saat ini belum ada kegiatan-kegiatan ASN Pemprov atau kabupaten kota pasca statement Mendagri,” kata Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (24/6/2025).

Kendati demikian, Anggiat mengaku lega, karena pemerintah telah memberikan kelonggaran.

Sebab, kebijakan izin Pemda menggelar rapat di hotel juga memberi harapan baru pergerakan okupansi atau tingkat hunian hotel.

“Semoga bulan Juli dan seterusnya akan lebih baik,” harap Anggiat.

Baca juga: Andi Rahmat Manggabarani Harap Pemerintah Tetap Perhatikan Pengusaha di Tengah Efisiensi Anggaran

CEO Phinisi Hospitality Indonesia ini merinci, tingkat huni rata-rata hotel saat efisiensi hanya 30 sampai 35 persen.

Pihaknya mengaku optimis, kebijakan izin Pemda menggelar rapat di hotel akan mampu menstimulus hunian 48 sampai 54 persen.

Izin ASN sudah bisa menggelar rapat di hotel dibenarkan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi.

“Sudah bisa kembali berkegiatan di hotel," kata Fatmawati saat membuka acara Phinisi Hospitality Fair (PHF) ke-5 di Phinisi Point Mall, Jumat (20/6/2025) lalu.

Ia menyebut, industri perhotelan memberikan banyak dampak positif karena memiliki banyak turunan bisnis dan unit usaha yang dihidupi.

"Kita membangun (ekonomi) hospitality, karena saat sekarang yang menjadi salah satu sektor tulang punggung untuk mendongkrak perekonomian adalah sektor pariwisata. Dan di sini ada kuliner serta UMKM," kata Fatmawati.(*)