"Sah-sah saja, tapi DPR juga harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, masih banyak yang lebih penting diselesaikan DPR daripada sekadar merespons politik praktis semacam ini," ungkapnya.

Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purn Fachrul Razi, Jenderal TNI Purn Tyasno Soedarto, Marsekal Purn Hanafi Asnan, dan Laksamana Purn Slamet Soebijanto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen.

Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda, Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir.

"Kalau bagi saya melihat respons Pak Prabowo itu bukan melihat setuju, kalau beliau misalnya setuju itu dengan diam saja artinya beliau setuju," kata Ray Rangkuti.

"Tapi respons yang ditunggu itu beliau mengatakan menolak. Jadi dengan diamnya beliau sampai sekarang, tidak memberi respons setuju atau menolak, ya kita artinya mengatakan diam-diam presiden membiarkan kasus ini bergulir," ujarnya.

Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI makin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen.

Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut.

"Mau bungkam mau terbuka itu adalah strategi politik. Kalau misalnya sampai sekarang presiden bungkam, justru itu yang memicu semangat dari para purnawirawan ini untuk membawa persoalan ini ke DPR Karena mereka tidak melihat bahwa presiden sejak awal menolak keinginan mereka untuk melakukan pemakzulan itu," ujar Ray Rangkuti.

"Karena tidak ditolak, lalu tidak ada juga upaya kegiatan yang melindungi saudara Gibran, baik pernyataan maupun tingkah dan sebagainya, lalu forum purnawirawan ini menyampaikannya ke DPR memang sebagai mekanisme yang tepat," jelasnya.

Ray Rangkuti menilai, jika Prabowo sejak awal memberi sinya kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR.

"Uniknya, setelah sampai ke DPR surat itu juga diperlakukan sama," tuturnya.

"Biasanya kalau misalnya ada upaya untuk tidak menginginkan upaya pemakzulan itu ya saya kira boleh jadi surat ini akan lama untuk dibacakan di forum paripurna," lanjutnya.

Sosok 4 jenderal purn TNI yang desak Gibran dimakzulkan

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Mereka telah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.