Sementara dari Pemprov Sulsel tak ada pernyataan ke publik.

“Kalau Pemprov Sulsel begini terus, bukan tak mungkin atlet Sulsel pindah ke daerah lain karena tidak ada jaminan kesejahteraan, padahal mereka membawa nama harum Sulsel di kancah nasional dan internasional,” tuturnya.

Ia menyampaikan, kalau Pemprov Sulsel tak mempunyai kemampuan mengurus bidang olahraga, harus membuat pernyataan.

Jika tak tidak meminati olahraga dan pembinaan olahraga, supaya cabang olahraga (Cabor), KONI dibubarkan saja.

Lalu atlet dipindahkan ke daerah lain yang meminati mereka.

“Saya terus terang sudah dihubungi pengurus Cabor dan atlet, ada beberapa akan pindah, saat ini mereka menagih janji dari Pemprov,” ujarnya.

Sri menuturkan, selama ini atlet sebenarnya lebih banyak mengeluarkan biaya sendiri untuk latihan.

Pemprov Sulsel baru membiayai ketika ada PON. Itu pun anggaran diberikan tak seberapa.

Bisa dilihat dari anggaran PON tahun lalu hanya Rp 17,5 miliar, kemudian ada tambahan Rp 14 miliar yang diserahkan kepada Dispora.

Diungkapkannya, jauh lebih besar uang dikeluarkan oleh pengurus Cabor dan atlet dari pada Pemprov Sulsel.

Sebab, mereka bukan hanya bertanding di PON, tapi juga kejuaraan nasional dan internasional diikuti.

“Kami sangat menyesalkan kebijakan Pemprov Sulsel terkait perhatian di bidang olahraga. Di sisi lain yang bisa kibarkan bendera negara itu hanya Presiden dan atlet,” tutupnya. (*)