TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bonus atlet Sulawesi Selatan (Sulsel) peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024 tak kunjung diberikan.

Padahal pagelaran multievent olahraga nasional tersebut sudah sembilan bulan berlalu.

Para atlet merasa perjuangannya diabaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel)  setelah mengharumkan nama daerah.

Atlet Sulsel kini menjadi incaran daerah lain.

Bukan tak mungkin para pahlawan olahraga Sulsel tersebut bisa pindah jika tidak ada perhatian dari Pemprov Sulsel.

Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Sekum Pengprov Pertina) Sulsel, Sri Syahrir mengaku, enam petinju peraih medali di PON lalu kini menjadi diincar empat-lima provinsi lain.

Mereka dijanjikan pekerjaan dan bonus yang lebih besar.

“Ada empat-lima provinsi ingin menawari atlet kita (tinju), utamanya enam orang peraih medali,” ungkapnya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: Ketua KONI Sulsel Yasir Machmud Bungkam Terkait Bonus Atlet PON, Andi Januar: Jangan Diam!

Untungnya, kata Sri, Pengprov Pertina Sulsel masih mampu memperhatikan para atletnya.

Makanya, para atlet ini mempertimbangkan untuk meninggalkan Sulsel.

Petinju peraih medali yang belum dapat pekerjaan diberikan insentif oleh Ketua Umum Pengprov Pertina, Harpen Reza Ali  hingga mendapat pekerjaan dan bonusnya diberikan.

Walau begitu, Sri sangat menyayangkan sikap Pemprov Sulsel tidak ada komitmen dengan apa yang dijanjikan kepada atlet.

Ia mengaku pernah mengingatkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman agar membayarkan bonus atlet.

Cuma dikatakan kala itu bukan cuma Sulsel belum bonus atletnya.

Menurut Sri, harusnya pihak Dispora jangan melihat daerah lain. Bisa saja daerah lain memiliki pertimbangan.

Sementara dari Pemprov Sulsel tak ada pernyataan ke publik.

“Kalau Pemprov Sulsel begini terus, bukan tak mungkin atlet Sulsel pindah ke daerah lain karena tidak ada jaminan kesejahteraan, padahal mereka membawa nama harum Sulsel di kancah nasional dan internasional,” tuturnya.

Ia menyampaikan, kalau Pemprov Sulsel tak mempunyai kemampuan mengurus bidang olahraga, harus membuat pernyataan.

Jika tak tidak meminati olahraga dan pembinaan olahraga, supaya cabang olahraga (Cabor), KONI dibubarkan saja.

Lalu atlet dipindahkan ke daerah lain yang meminati mereka.

“Saya terus terang sudah dihubungi pengurus Cabor dan atlet, ada beberapa akan pindah, saat ini mereka menagih janji dari Pemprov,” ujarnya.

Sri menuturkan, selama ini atlet sebenarnya lebih banyak mengeluarkan biaya sendiri untuk latihan.

Pemprov Sulsel baru membiayai ketika ada PON. Itu pun anggaran diberikan tak seberapa.

Bisa dilihat dari anggaran PON tahun lalu hanya Rp 17,5 miliar, kemudian ada tambahan Rp 14 miliar yang diserahkan kepada Dispora.

Diungkapkannya, jauh lebih besar uang dikeluarkan oleh pengurus Cabor dan atlet dari pada Pemprov Sulsel.

Sebab, mereka bukan hanya bertanding di PON, tapi juga kejuaraan nasional dan internasional diikuti.

“Kami sangat menyesalkan kebijakan Pemprov Sulsel terkait perhatian di bidang olahraga. Di sisi lain yang bisa kibarkan bendera negara itu hanya Presiden dan atlet,” tutupnya. (*)