TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Persoalan bonus atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh–Sumatera Utara yang belum kunjung dibayarkan, makin menuai sorotan.

Situasi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pecinta olahraga dan pendukung atlet Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pengprov Pertina) Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan DPRD Sulsel untuk segera bertindak. 

Dalam ajang PON tersebut, atlet-atlet tinju binaan Pertina Sulsel berhasil menyumbang 1 medali emas dan 5 medali perunggu bagi kontingen Sulsel.

Mereka juga meminta agar kedua pihak mengambil tanggung jawab atas keterlambatan pencairan bonus atlet.

Menurut Pembina Pengprov Pertina Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, persoalan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. 

Sebab, ini menyangkut penghargaan terhadap perjuangan atlet dan kredibilitas Pemprov Sulsel dalam menepati komitmennya.

Bonus bukan sekadar insentif, melainkan bentuk penghargaan dan komitmen moral negara terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.

"Kita tidak sedang membicarakan soal angka. Kita sedang membicarakan kehormatan, komitmen, dan harga diri daerah," kata Andi Januar kepada Tribun-Timur, Kamis (19/6/2025).

Jika pemerintah abai membayar bonus atlet, maka ini bukan hanya bentuk pengabaian administratif, tapi juga kegagalan moral,” tambahnya.

Andi Januar menilai, Gubernur Andi Sudirman dan DPRD Sulsel tidak bisa lagi berdalih soal teknis anggaran.

Apalagi setelah sembilan bulan berlalu sejak PON berakhir.

Ia mengungkapkan, fakta bahwa bonus tidak masuk dalam penjabaran APBD 2025.

Padahal janji sudah disampaikan oleh pejabat pemerintah sejak tahun lalu.

Lebih lanjut, Ketua Bappilu Demokrat Sulsel itu menegaskan bahwa bonus atlet bukan pemberian suka rela pemerintah, melainkan hak yang dijamin undang-undang.

Ia mengutip Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

Isi pasal tersebut tentang Keolahragaan menyebutkan: “Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional.”

“Jangan sampai kita membuat atlet merasa bersalah karena menuntut haknya. Mereka bukan meminta-minta. Ini sudah ada dasar hukumnya. Pemerintah dan DPRD harus paham ini,” ujarnya.

Tak hanya pemerintah, DPRD Sulsel juga disorot Januar. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, DPRD wajib mengawal agar hak-hak atlet tidak terabaikan.

Ia bahkan mendorong agar dibentuk Panitia Khusus (Panja) Bonus Atlet, jika perlu.

“Kalau perlu DPRD bentuk Panja khusus untuk menelusuri kenapa bonus tidak dianggarkan. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam di tengah kepentingan lain. Atlet berjuang demi nama daerah, masa mereka harus jadi korban kelalaian birokrasi?” cetusnya.

Andi Januar juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak jangka panjang jika bonus tak kunjung dibayarkan.

Ia menyebutkan, banyak atlet mulai kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Saya tahu sendiri, ada atlet yang tadinya mau bantu orang tuanya naik haji, ada yang ingin bangun rumah, buka usaha. Tapi semua itu batal karena bonus tak kunjung ada. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan dan masa depan,” tuturnya.

Menurutnya, jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin para atlet pindah ke daerah lain yang lebih menghargai perjuangan mereka.

“Saya katakan terus terang, daerah lain sudah memberikan bonus. Kalau Sulsel masih begini, jangan salahkan kalau atlet terbaik kita hengkang. Kita bukan hanya kehilangan medali, tapi kehilangan kehormatan,” katanya.

Andi Januar lantas meminta Pemprov Sulsel menunjukkan kepemimpinan moral dalam menyelesaikan persoalan ini.

Bonus yang dijanjikan harus segera direalisasikan, atau setidaknya diumumkan secara terbuka soal waktunya dan mekanismenya.

"Prestasi tidak boleh menunggu anggaran. Apresiasi tidak boleh menunggu birokrasi. Jika hari ini pemerintah abai, maka sejarah akan mencatat, bukan atlet yang gagal mengharumkan Sulsel, tapi pemerintahnya yang gagal menghargai juaranya,” pungkasnya.