TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Pengawas Haji DPR RI (Timwas) tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa (27/5/2025) petang.

Rombongan tiba untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Timwas, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa pengawasan akan difokuskan pada distribusi Kartu Nusuk, layanan syarikah, serta penanganan kasus jemaah yang terpisah dari keluarga atau rombongan.

"Untuk Kartu Nusuk, sebagian besar sudah terdistribusi. Namun, masih ada jemaah yang belum berkumpul dengan keluarganya," ujarnya kepada Media Center Haji (MCH) 2025.

Selain melakukan pengawasan, Timwas juga berkomitmen mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi jemaah selama menjalankan ibadah haji.

"Kami tidak hanya memantau, tetapi juga ingin membantu mencarikan jalan keluar," kata Marwan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran petugas haji dalam memberikan pelayanan optimal.

"Jangan sampai para petugas justru lebih fokus beribadah daripada melayani jemaah. Kehadiran mereka di sini adalah untuk mendampingi, bukan semata menjalankan ibadah pribadi," tegasnya.

Menurut Marwan, mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan lanjut usia dan banyak di antaranya baru pertama kali bepergian ke luar negeri.

Oleh karena itu, peran pendamping menjadi krusial.

"Mereka sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan dari petugas haji," tambahnya.

Setelah mendarat di Jeddah, Timwas akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, meskipun fase keberangkatan gelombang pertama dari kota tersebut telah selesai.

"Kami ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan dan persiapan penyambutan jemaah berikutnya pasca-puncak haji," jelas Marwan.

Timwas juga akan mengawasi pelaksanaan haji khusus, termasuk layanan yang diberikan oleh penyelenggara travel.

“Sering kali janji yang disampaikan travel melebihi kemampuan mereka. Ini harus kita awasi,” tuturnya.

Tahun ini, Timwas DPR terdiri dari 52 anggota lintas komisi, termasuk Komisi VIII, Komisi IX, Komisi V, dan untuk pertama kalinya, Komisi XIII.

"Komisi XIII kami libatkan karena berkaitan dengan masalah keimigrasian, khususnya soal visa," jelas Marwan.

Ia menyoroti masih banyaknya jemaah yang berangkat menggunakan visa non-haji.

“Pemerintah Arab Saudi kini sangat ketat. Kami berharap pihak imigrasi Indonesia tidak meloloskan jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi,” tegasnya.

Marwan juga mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi puncak ibadah haji di Armuzna.

Ia meminta Kementerian Haji Arab Saudi memetakan potensi kendala yang mungkin muncul dan membuka opsi perubahan kebijakan jika diperlukan.

Setibanya di Jeddah, Timwas disambut oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, dan Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir.

 Dalam penyambutan, Hilman Latief secara simbolis menyerahkan Kartu Nusuk kepada Marwan Dasopang.

Kartu Nusuk sendiri berfungsi sebagai identitas resmi jemaah selama berada di Arab Saudi.

Kartu ini diperlukan untuk mengakses berbagai layanan dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji, termasuk saat berada di Armuzna.