TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid, angkat bicara terkait ketidakpastian jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel 2025. 

Menurut Kadir, DPD I Golkar Sulsel seharusnya segera merespons terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda dari DPP Golkar sebagai langkah awal memulai tahapan Musda 2025.

Juklak tersebut tertuang dalam Surat DPP Golkar Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Juklak itu mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan pelaksanaan Musda Partai Golkar di tingkat daerah.

"Semestinya DPD I Golkar Sulsel sudah membentuk panitia penjaringan, panitia pelaksana, dan steering committee. Kenapa harus segera dibentuk? Supaya mereka mulai bekerja lebih awal untuk menjaring figur-figur yang selama ini sudah beredar," tegas Kadir kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menilai, proses Musda seharusnya sudah berjalan sekarang.

Hal ini mengingat DPD I di sejumlah provinsi sudah lebih dahulu menggelar Musda, seperti Golkar Banten.

Apalagi masa jabatan kepengurusan DPD I Golkar Sulsel akan berakhir pada Agustus 2025. 

"Artinya sebelum berakhir, tahapan Musda sudah harus dilaksanakan,” tambahnya.

Kadir juga mengingatkan bahwa sejumlah figur calon Ketua DPD I Golkar Sulsel telah bermunculan dan aktif melakukan komunikasi politik. 

Menurutnya, hal ini harus direspons dengan kesiapan organisatoris yang jelas dari DPD I.

"Sudah harus ada proses Musda berjalan. Figur-figur calon (Ketua) Golkar Sulsel kan sudah banyak beredar," tegasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, menyampaikan jadwal pelaksanaan Musda Golkar Sulsel sepenuhnya berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Menurutnya, hal ini mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku di internal partai. 

Andi Marzuki mengakui hingga kini, belum ada kepastian kapan Musda tersebut akan digelar.