Menurutnya, dana sharing PBI BPJS yang belum terbayarkan oleh Pemprov di tahun 2024 tersebut akan menjadi pembelajaran untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk. 

"Insya Allah APBD kita kokoh di tahun depan dan menyiapkan kondisi jika penundaan dana sharing masih dilakukan.  

Kita harus sepaham  masyarakat di 24 kabupaten/kota adalah juga masyarakat Gubernur, terutama dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk membackup kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.

“Pemkab Gowa sangat konsen terhadap pelayanan kesehatan sehingga meskipun kami telah mengalokasikan anggaran tambahan, kami juga harap DPRD bisa memnjembatani agar dana sharing ini bisa segera terbayarkan,” tambahnya.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Banggar DPRD Sulsel telah hadir dan memberikan perhatian terhadap permasalahan daerah, terutama terkait alokasi dana kesehatan

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman mengaku permasalahan ini turut menjadi sorotan. 

Ia mengaku hampir semua daerah mengalami penundaan pembayaran dana sharing BPJS, termasuk Gowa.

"Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa. 

Laporan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli