TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin membuktikan keseriusannya menghadirkan pasokan listrik di wilayah kepulauan. 

Munafri bersama GM PT PLN UID Sulselrabar, Edyansyah duduk bersama membahas percepatan penyediaan pasokan listrik tersebut.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Rabu (21/5/2025). 

Pemkot Makassar dan Manajemen PLN membahas skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan di kepulauan. 

PLN menawarkan program Super Sun untuk menjangkau listrik di wilayah terluar, termasuk pulau-pulau yang ada di Makassar. 

Program Super Sun ini sudah hadir di Pulau Barrang Caddi. 

GM PT PLN UID Sulselrabar, Edyansyah menyampaikan, Super Sun merupakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, dimana setiap rumah dipasangi perangkat PLTS untuk kebutuhan listrik mandiri. 

"Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan," jelasnya.

Ia berharap Pemkot Makassar  dapat berperan aktif, khususnya dalam mendukung biaya penyambungan dan pengembangan kebutuhan kelistrikan di pulau-pulau. 

"PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar," ungkapnya.

Dalam waktu dekat ini, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan melakukan peninjauan bersama ke beberapa lokasi sebagai tindak lanjut dari program ini. 

"Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di Pulau secara menyeluruh," harapnya

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. 

"Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga khususnya di kepulauan,” katanya.

Apalagi sejauh ini ada beberapa masalah yang dihadapi masyarakat. 

Pertama, bagi warga yang belum mampu melakukan pemasangan listrik baru akibat keterbatasan biaya.

Kedua, bagi warga yang sudah memiliki sambungan namun tidak mampu membayar tagihan listrik secara rutin.  

Kedua kelompok ini akan menjadi prioritas bantuan yang sedang diupayakan Pemerintah kota.

"Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar dan itu harus kita usahakan bersama,” ungkapnya. 

Pada kesempatan ini, Appi juga menyinggung persoalan sambungan kabel yang semrawut yakni infrastruktur pendukung untuk jalur bawah tanah di dalam Kota. 

Program strategis yang sedang dirancang adalah penerapan ducting sharing, yakni kabel yang dipasang di bawah tanah. 

"Prosedur teknis dan koordinasi antar lembaga terkait masih dalam proses pembahasan untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien," tuturnya. (*)