TRIBUN-TIMUR.COM – Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan sikap tegas tidak akan ikut aksi demonstrasi pada Selasa, 20 Mei 2025.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, dalam siaran pers tertanggal 19 Mei 2025 di Jakarta.

KON yang beranggotakan 295 komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) se-Indonesia, menolak aksi tersebut karena menilai ada upaya politisasi terhadap isu driver ojol oleh pihak tertentu demi kepentingan politik dan bisnis.

“Kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” ujar Andi Kristianto via rilis dikutip tribun-timur.com, Selasa (20/5/2025). 

Ia juga membantah kabar bahwa 500 ribu ojol akan ikut aksi. 

Menurutnya, sebagian besar pengemudi tetap memilih bekerja karena memprioritaskan keluarga.

“Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid. Mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikut demo yang isinya tunggangan politik begini,” tegasnya.

Andi menilai, pembahasan soal nasib pengemudi ojol seharusnya melibatkan komunitas yang memang berasal dari dunia ojol.

“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pihak-pihak yang kerap mengatasnamakan ojol padahal tidak memiliki keterkaitan langsung.

“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andi menegaskan para driver ojol menyadari bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan sebagai buruh. 

Namun ia menekankan perlunya regulasi yang adil.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.

KON menegaskan penyelesaian masalah driver ojol harus melalui dialog terbuka dan regulasi adil, bukan melalui aksi politik yang berisiko ditunggangi.