Kerja sama antara Polri dan Kejaksaan ini juga sudah berlangsung sejak lama.

"Kalau dengan teman-teman Polri kan memang sudah terus berlangsung selama ini misalnya: pengamanan persidangan," ungkap Harli.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi juga menegaskan, pengerahan prajurit di lingkungan Kejaksaan merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan Agung RI.

Menurut Kristomei, Nota Kesepahaman yang diteken pada April 2023 itu mencakup delapan ruang lingkup kerja sama yakni pendidikan dan pelatihan bersama.

Kemudian, pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum, penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan RI, penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Kejaksaan Lalu, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, bantuan TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara termasuk pendampingan hukum dan litigasi.

Kerjasama lainnya terkait pemanfaatan sarana dan prasarana bersama sesuai kebutuhan, serta koordinasi teknis penyidikan, penuntutan, dan penanganan perkara koneksitas.

Menurut dia, kerja sama tersebut juga merupakan wujud dari pelaksanaan tugas pokok TNI seperti yang diamanatkan Undang-Undang, yaitu melindungi bangsa dari berbagai bentuk ancaman.

 “Hal ini juga sebagai pengejawantahan tugas pokok TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ucapnya.

Syarat Jaksa Agung

Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia bukan jabatan sembarangan seperti dikutip dari Hukumonline.com.

Pemberantasan tindak pidana di negeri ini sangat bergantung dengannya.

Di tangannyalah nasib terdakwa ditentukan, apakah dituntut ringan atau dituntut berat.

 Jabatan setaraf menteri ini pun menjadi incaran sejumlah orang.

Baik jaksa karier maupun orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum melalui jalur non karier.