Hensa juga menyinggung potensi persaingan antara Gibran dan Kaesang dalam kongres PSI.

Ia mempertanyakan apakah pemilihan akan benar-benar demokratis atau justru ditentukan oleh “titah” Jokowi sebagai kepala keluarga.

“Apakah tetap kongres atau ditentukan di ranah keluarga? Misalnya, Pak Jokowi bilang, ‘Kaesang, kasih ke Gibran,’ atau ‘Gibran tetap wapres, ini buat Kaesang',” ujarnya.

Namun, Hensa menegaskan bahwa jika PSI memang dipersiapkan sebagai kendaraan politik keluarga Jokowi, hal itu sah dalam demokrasi Indonesia.

“Kalau mau protes, bikin partai politik baru,” ucapnya.

Sementara itu, Gibran, yang kini tidak memiliki partai politik, disebut Hensa membutuhkan partai sebagai pegangan politik.

Ia menilai PSI bisa menjadi solusi, tetapi Golkar juga bisa menjadi opsi yang lebih kuat bagi Jokowi dan Gibran.

“Nanti internal Golkar bagaimana, ya terserah. Yang jelas, Jokowi dan Gibran butuh partai yang mumpuni,” pungkas Hensa.

PSI dan Jokowi saling menguntungkan

Pengamat politik Agung Baskoro menyoroti wacana Jokowi akan mencalonkan diri dalam bursa Ketua Umum (Ketum) PSI.

Agung mengatakan, Jokowi merupakan figur yang kuat.

Apabila Jokowi menjadi pimpinan PSI, menurutnya, kedua pihak akan saling menguntungkan.

Adapun katanya, secara personal Jokowi belum memiliki kendaraan politik. Sedangkan, bagi PSI, figur kuat Jokowi juga akan berpengaruh terhadap partai tersebut.

 "Dengan Jokowi masuk ke PSI dan PSI punya figur kuat, maka keduanya bersimbiosis politik mutualisme alias saling menguntungkan," kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (18/5/2025).

Agung kemudian menuturkan, kalkulasi sangat penting dilakukan oleh Jokowi.