Mensos Warning Pemkot Makassar, Tak Boleh Ada Titipan dan Konco-konco di Sekolah Rakyat

Penulis: Siti Aminah
Editor: Alfian
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf duduk berdampingan dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat mengunjungi lahan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (8/4/2025). Saifullah menyampaikan pesan presiden bahwa tidak boleh ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat ini. 
SEKOLAH RAKYAT - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf duduk berdampingan dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat mengunjungi lahan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Kamis (8/4/2025). Saifullah menyampaikan pesan presiden bahwa tidak boleh ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat ini. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mewanti-wanti Pemerintah Kota Makassar untuk menyeleksi penerima beasiswa Sekolah Rakyat. 

Hal itu disampaikan Mensos saat meninjau rencana lokasi pembangunan Rumah Rakyat di Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (8/5/2025). 

Kata Saifullah, orang yang berhak menerima beasiswa Sekolah Rakyat adalah warga miskin ekstrem dengan kategori desil 1.

Miskin ekstrem desil 1 berarti kelompok rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, yaitu berada dalam kelompok 1-10 persen terendah secara nasional. 

Rumah tangga dalam desil 1 ini dianggap memiliki tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin. 

"Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil satu itu miskin ekstrem," ucap Saifullah

Tugas Pemkot Makassar kata Saifullah membantu Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi anak miskin yang layak mendapat bantuan tersebut. 

Diutamakan anak putus sekolah atau anak yang orang tuanya tak sanggup membiayai pendidikannya. 

"Kalau sekolahnya berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar," ujarnya. 

Saifullah juga menyampaikan pesan presiden bahwa tidak boleh ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat ini. 

Penerima program ini harus tepat sasaran. 

"Jadi di sini ada arahan presiden tidak boleh KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh konco-koncoan, jadi ini benar benar yang berada di bawah," tegasnya. 

Program ini dihadirkan presiden untuk memuliakan keluarga miskin, sekaligus akan meperkuat cita-cita Indonesia Emas 2045.

Katanya, Indonesia emas tidak akan terwujud tanpa kebangkitan wong cilik, tanpa skenario untuk memuliakan keluarga miskin lewat pendidikan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menyampaikan, ada dua tempat yang akan dijadikan lokasi Sekolah Rakyat di Makassar. 

Yakni Sentra Wirajaya yang ada di Salodong, Kelurahan Untia dan Gedung BPSDM di Jl Sultan Alauddin. 

Konsepnya boarding school, sehingga anak-anak akan tinggal asrama agar mereka lebih fokus belajar.

Penerimaan siswa baru akan dimulai tahun ajaran 2025/2026.

"Selain di Makassar, Sekolah Rakyat ini tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan," ungkapnya. (*) 



Berita Terkini