Pemkab Barru dan Kemenkum Sulsel Sepakati MoU Penguatan Layanan dan Produk Hukum Daerah
Pemkab Barru dan Kemenkum Sulsel teken MoU perkuat layanan dan produk hukum daerah, dorong 14 desa jadi Desa Sadar Hukum.
TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Barru menandatangani nota kesepakatan (MoU) strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel) dalam rangka memperkuat sinergi penyelenggaraan layanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah.
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Utama Rumah Jabatan Bupati Barru, dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, dan Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, Senin (5/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Ina menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkumham terhadap Kabupaten Barru, khususnya atas ditetapkannya 14 desa dari 7 kecamatan sebagai Desa Sadar Hukum.
"Kesepakatan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan sektor hukum selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Barru yang ingin mewujudkan masyarakat berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah menjalani proses transformasi kelembagaan di tingkat pusat.
“Perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi hanya ‘Hukum’ tidak mengurangi esensi kerja sama ini. Fokusnya tetap pada kualitas layanan hukum yang menjangkau masyarakat hingga desa,” tegasnya.
Andi Basmal juga memuji perkembangan positif indeks reformasi hukum di Kabupaten Barru.
“Pada 2023 terdapat 30 regulasi yang diharmonisasi, dan melonjak menjadi lebih dari 90 pada 2024. Ini menunjukkan keseriusan Pemkab Barru dalam membangun tata kelola hukum yang lebih baik.”
Ia berharap, pada 2026 seluruh desa dan kelurahan di Barru telah memiliki Pos Bantuan Hukum dan berstatus sebagai Desa Sadar Hukum.
"MoU ini bukan sekadar dokumen seremonial, tapi harus memberikan dampak nyata bagi pelayanan hukum dan pembangunan daerah,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heni Widyawati, SH, MH, Wakil Bupati Barru, Pj Sekda, pimpinan OPD, serta unsur struktural Pemkab Barru dan Kanwil Kemenkumham Sulsel.(*)
Profil Pembawa Baki dan Pengibar Bendera HUT RI di Barru, Lulusan Akpol Komandan Upacara Penurunan |
![]() |
---|
Bupati Barru Andi Ina Pimpin Upacara HUT RI ke-80 di Barru, 485 Napi Terima Remisi |
![]() |
---|
Arah Dukungan Bahlil Lahadalia Penentu Ketua Golkar Sulsel |
![]() |
---|
DPP Pikir-pikir Nama Andi Ina dan Supriansa Jadi Calon Ketua Golkar Sulsel |
![]() |
---|
5 Pemimpin Perempuan di Sulsel, Ini Tantangan dan Peluangnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.