TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal merespons rencana aksi besar-besaran menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung pada Kamis, 1 Mei 2025.

Ketua DPRD Sulsel yang akrab disapa Cicu itu mendukung ruang demokrasi dan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

Baginya, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi, selama dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Tentu di era keterbukaan dan demokrasi ini, tidak ada larangan untuk aksi. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara,” ujar Cicu kepada Tribun-Timur, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Besok Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi May Day di Fly Over Makassar

Ketua Partai NasDem Makassar itu juga berencana turun langsung untuk berdialog dengan elemen buruh dan mahasiswa yang akan menggelar aksi di jalan.

Ia ingin memastikan komunikasi yang konstruktif antara lembaga wakil rakyat dan masyarakat serta mendengarkan langsung aspirasi yang disuarakan.

Terlebih, DPRD Sulsel sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk mendengar suara rakyat.

Dan termasuk dari kalangan buruh dan mahasiswa yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. 

Menurutnya, dialog adalah jalan terbaik untuk mempertemukan aspirasi dengan solusi konkret.

"Kami di DPRD siap berdialog dengan teman-teman dari elemen buruh maupun mahasiswa. Kalau ada tuntutan yang ingin disampaikan, kami terbuka untuk menerima dan membahasnya secara bersama,” tegasnya.

Ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dipastikan akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Peringatan Hari Buruh Internasional akan jatuh pada Kamis 1 Mei 2025 besok.

Aksi besar-besaran ini akan dipusatkan di kawasan Fly Over Makassar, Jl AP Pettarani–Urip Sumoharjo, Makassar. 

Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Muhammad Syarif, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas mahasiswa terhadap perjuangan kaum buruh.

Tak hanya itu, Syarif juga menegaskan, aksi tersebut merupakan wujud penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan para pekerja dan masyarakat secara luas.