TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebelum mengajukan pengunduran diri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ashari Fakhsirie Radjamilo, menghadiri rapat kerja bersama Komisi B DPRD Sulsel.

Dalam rapat tersebut, Ashari Fakhsirie Radjamilo dikritik keras terkait anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulsel.

Utamanya anggaran terkait pemberdayaan UMKM di Sulsel.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (8/4/2025) di Gedung DPRD Sulsel ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel untuk Tahun Anggaran 2024. 

Komisi B DPRD, yang membidangi perekonomian, menyoroti anggaran sebesar Rp15,7 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Anggaran tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung yang signifikan bagi para pelaku UMKM.

Di mana, anggaran tersebut seharusnya menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rapat kerja itu dipimpin langsung Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B, Heriwawan, menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan bahwa anggaran sebesar Rp15,7 miliar lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Terlebih tanpa adanya anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Artinya, tidak ada sedikit pun anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wawan sapaan Heriwawan.

Ia merinci bahwa dari total anggaran tersebut.

Sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air.

"Saya melihat anggaran ini tidak ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air," tambahnya.

Wawan menegaskan pentingnya anggaran yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM.

Menurutnya sangat membutuhkan perhatian serius. 

Ia mengaku sering bertemu dengan pelaku UMKM saat melakukan reses dan pengawasan.

"Setiap kali saya turun ke daerah, para pelaku UMKM selalu hadir dan mereka menyampaikan keluhan terkait kurangnya dukungan dari pemerintah. Ini harus menjadi perhatian serius," ungkapnya.

Penjelasan Dinas Koperasi

Menanggapi kritik tersebut, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa program pengembangan rest area baru mulai diuji coba pada tahun 2023.

"(Rest area) di Kabupaten Sidrap kami sudah melibatkan pelaku UMKM, seperti membuka kafe. Namun, setelah tiga bulan beroperasi, terpaksa tutup kembali," ujar Ashari.

Ia juga menjelaskan bahwa rest area di Kabupaten Jeneponto sempat menghadapi kendala terkait ketersediaan air. 

Namun, masalah tersebut sudah diatasi dengan penyediaan tandon air.

Kepala BKD Sulsel Akui Ashari Radjamilo Mundur dari Jabatannya 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari Fakhsirie Radjamilo, mundur dari jabatannya.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele, saat dihubungi, Senin (28/4/2025).

"Iya betul (mengundurkan diri dari jabatannya)," kata Sukarniaty.

Surat pengunduran diri Ashari Radjamilo telah disampaikan minggu lalu.

"Minggu lalu sepertinya (surat pengunduran diri dimasukkan)," tambahnya.

Surat pengunduran diri tersebut sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulsel. 

"Pengunduran dirinya sudah di-ACC sama Pak Gub," ungkapnya.

Belum diketahui secara pasti alasan Ashari mengundurkan diri. 

Saat ini Tribun Timur masih mencoba untuk menghubungi Ashari Fakhsirie Radjamilo, namun belum mendapatkan balasan.

Sekedar diketahui, Ashari Fakhsirie Radjamilo, pejabat ketiga mundur era pasangan Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi.

Sebelumnya, Salehuddin juga mundur dari jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel dan Andi Muhammad Arsjad mundur dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel. (*)