Yeni pun menyinggung pengalamannya selama 10 tahun di DPRD Makassar.

Di mana menurutnya kepala daerah selalu hadir atau memberikan penghormatan yang layak pada forum paripurna.

"Saya tidak pernah melihat Gubernur Sulsel (Andi Sudirman Sulaiman) hadir dalam rapat paripurna. Saya sudah 10 tahun di DPRD Makassar, tidak pernah ada asisten yang ada di atas (wakili kepala daerah)," ujar Yeni.

Setelah itu, Yeni Rahman pun menyorot Surat Edaran (SE) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait penghentian sementara dana sharing Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS ke pemerintah kabupaten/kota.

PBI BPJS merupakan program untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. 

Iuran sebesar Rp42.000 per bulan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. 

Dengan begitu, peserta tidak perlu membayar biaya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Yeni meminta SE tersebut dicabut karena dinilai tidak tepat.

“Memang kita harus berbenah soal prosedur, tapi bukan berarti diberhentikan. Kalau diberhentikan, ada yang bisa tereliminasi dari kepesertaan BPJS,” kata Yeni kepada Tribun-Timur.com, Selasa (15/4/2025).