TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG – Ratusan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Enrekang (AGE) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Enrekang, Senin (24/3/2025) siang.

Para guru, dari berbagai sekolah di Enrekang ini, menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Enrekang segera membayarkan sertifikasi serta kekurangan gaji mereka pada 2024.

Salah satu guru, Yenni Herman, dalam orasinya mengingatkan para pejabat agar tidak melupakan jasa guru.

"Tidak ada seorang pejabat di dunia ini kalau tidak ada guru," tegas Yenni di hadapan para petinggi BKAD Enrekang.

"Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa duduk di kursi empuk kalau tidak ada guru yang mendidik," sambungnya.

Ia juga meminta agar pejabat di Enrekang bersikap jujur, terutama kepada para guru.

Yenni menekankan bahwa aksi mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait hak mereka yang hingga kini belum diberikan.

"Ke mana dana kurang lebih Rp24 miliar itu? Kasihan para guru," ujarnya.

Menurutnya, banyak guru yang terpaksa menggadaikan surat berharga mereka ke bank akibat tekanan ekonomi.

"Gaji sudah terpotong, anak-anak butuh biaya kuliah, serta banyak cicilan yang harus dibayar," katanya.

"Semuanya menunggak karena sertifikasi tidak cair," sambungnya.

Karena itu, ia meminta agar keluhan mereka segera ditindaklanjuti. Jika tidak, para guru akan kembali menggelar aksi dan melaporkan masalah ini ke pihak berwenang.

"Ini demi memperjuangkan nasib dan hak sertifikasi guru," tuturnya.

Ketegangan di Kantor BKAD

Aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dan pihak kepolisian karena para guru tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor BKAD Enrekang.

Pelaksana harian (Plh) Sekda Enrekang, Suparman, yang menemui para demonstran, menyampaikan bahwa Kepala BKAD Enrekang, Permadi Hasan, sedang berada di Makassar.

"Sudah ditelepon (Permadi), tapi tidak bisa tersambung," ujar Suparman di hadapan para guru.

Meski Sekretaris BKAD, Patahuddin, hadir di lokasi, Suparman menegaskan bahwa hanya Permadi Hasan yang memiliki wewenang untuk memberikan keterangan kepada para guru.

"Jadi, keliru jika bendahara atau sekretaris yang didesak untuk memberikan penjelasan," tuturnya.

Namun, para guru yang kesal dan tidak percaya bahwa Permadi tidak berada di kantor tetap berupaya memeriksa ruangannya dengan didampingi petugas kepolisian.

"Mana kunci serepnya? Siapa tahu dia (Permadi) ada di dalam," ujar Yenni Herman sambil menunjuk ruangan Permadi Hasan yang terkunci.

Senada dengan Yenni, Ahmadi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Permadi Hasan.

"Jangan sampai ada tindakan anarkis. Olehnya itu, kapan Permadi akan datang memberikan kejelasan? Yang penting jujur. Itu tuntutan kami," ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar Kantor BKAD Enrekang dikosongkan hingga Permadi Hasan menemui mereka.

"Kalau bisa, mohon kantor ini disterilkan. Kami juga akan melapor ke Bupati," tegasnya.

Ahmadi menegaskan bahwa aksi ini bukan bertujuan untuk berbuat anarkis.

"Guru ini orang terhormat. Kami akan menjaga kondusivitas, dan saya siap pasang badan jika terjadi hal yang tidak diinginkan," tuturnya.