Pada tahun 2019 ia dianugerahi gelar doktor kehormatan dalam Kebijakan Pembangunan oleh Sekolah Kebijakan Publik dan Manajemen KDI.

Sebagai seorang pebisnis, Airlangga telah terlibat dalam banyak lini usaha, mulai dari distribusi pupuk hingga pengemasan kertas dan mesin konstruksi.

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Sebagai penyelenggara negara, Airlangga Hartarto diamanahkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada negara.

Pelaporan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas Harta Kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Dilansir dari e-LHKPN, Airlangga terakhir melaporkan Harta Kekayaannya pada 27 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Berdasarkan data LHKPN itu, Airlangga Hartarto mempunyai total Harta Kekayaan Rp. 454.390.229.404.

Total Harta Kekayaan itu telah dikurangi dengan hutang yang tercatat Rp. 70.619.494.049.

Airlangga Hartarto tercatat mempunyai Kas dan setara Kas mencapai lebih dari Rp. 300 Miliar.

Kas dan setara Kas tersebut pun menjadi penyumbang terbesar Harta Kekayaaanya.

Ia juga tercatat mempunyai aset berupa tanah dan bangunan yang senilai Rp100 miliar lebih.