Mereka memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mengontrol media dan mendanai kampanye politik yang masif.

Menurut teori Manufacturing Consent dari Herman dan Chomsky (1988), elit ekonomi dapat membentuk opini publik melalui kontrol media dan pembingkaian (framing) isu-isu politik sesuai kepentingan mereka.

Mereka juga kerap kali menggunakan strategi komunikasi politik berbasis personal branding, di mana tokoh-tokoh politik dari dinasti tersebut dipromosikan melalui berbagai media sebagai sosok yang kompeten dan peduli pada masyarakat.

 Dalam komunikasi politik, hal ini dikenal dengan strategi image building, di mana citra positif dibangun melalui kampanye media dan kegiatan sosial yang sarat pencitraan.

Rekayasa Opini Publik

Komunikasi politik dalam rezim otoritarian yang dibackup oleh oligarki dan dinasti nepotis akan  manipulatif.

Salah satu bentuknya adalah penggunaan propaganda dan disinformasi untuk membangun narasi  yang menguntungkan elit penguasa.

Mereka dapat menciptakan musuh bersama (misalnya, oposisi politik atau kelompok kritis) untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dari perspektif teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972), media yang dikendalikan oleh elit ini akan menentukan isu-isu apa yang menjadi perhatian publik dan bagaimana isu tersebut dibingkai.

Dengan demikian, masyarakat hanya akan menerima informasi yang sudah difilter dan diarahkan untuk mendukung narasi pemerintah.

Efeknya, ruang publik yang seharusnya menjadi tempat diskusi bebas berubah menjadi ruang yang terkontrol, di mana hanya suara-suara tertentu yang mendapatkan panggung.

Dampaknya pada Demokrasi

Secara prinsip, demokrasi menuntut adanya komunikasi politik yang bebas, transparan, dan berimbang.

Namun, ketika oligarki dan dinasti nepotis bersekutu dengan pemerintahan otoritarian, proses demokrasi hanya menjadi formalitas.

Pemilu mungkin tetap dilaksanakan, tetapi tidak memberikan kesempatan yang adil bagi oposisi. Komunikasi politik digunakan untuk menggiring opini publik agar mendukung status quo.