TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mulai mendata calon penerima iuran sampah gratis. 

Program ini merupakan salah satu prioritas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

Plt Kepala DLH Kota Makassar, Ferdy Mochtar, mengatakan bahwa program ini hanya menyasar warga miskin ekstrem. 

Data warga miskin ekstrem akan mengacu pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial. 

Saat ini, terdapat 72 ribu kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima PKH di Makassar, meski data ini masih perlu divalidasi.

"Kami melakukan survei kuantitatif terhadap warga yang masuk kategori miskin atau tidak mampu. Pendataan ini juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur dasar penetapan iuran sampah," ucap Ferdy Mochtar, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, kategori warga penerima iuran sampah gratis juga akan dilihat berdasarkan daya listrik yang digunakan. 

Warga miskin ekstrem, kata Ferdy, menggunakan daya listrik antara 450 hingga 900 watt.

Saat ini, DLH tengah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memastikan validitas data. 

Namun, penetapan bebas iuran sampah ini memerlukan regulasi.

Pemkot Makassar harus menyusun draf Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum program ini bisa diterapkan.

"Saat ini, kita masih membahas dan mengkaji substansi Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait program ini. Semua data harus dikompilasi dengan baik karena ada beban biaya besar dalam pengelolaan sampah," jelas Ferdy.

Program ini diharapkan dapat segera diterapkan setelah kajian Perwali selesai dan sistem pendataan penerima manfaat tersinkronisasi dengan baik.

Terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan bahwa program iuran sampah gratis akan diberikan secara selektif kepada warga miskin ekstrem. 

Survei pendataan sedang berlangsung untuk menentukan jumlah pasti penerima manfaat.

"Lagi turun mendata, kita mau lihat berapa jumlahnya. Anggaplah KWH 450-900 itu akan kita naikkan lagi, tapi kita akan hitung dulu sebelum diputuskan," ujar Appi.

Pemkot Makassar ingin memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Kita akan putuskan setelah pendataan selesai. Kapan launching-nya, kapan Perwali-nya bisa turun, semua harus jelas supaya tidak simpang siur," tegasnya.

"Saya mau lihat dulu berapa banyak. Jangan sampai ada yang 'nitip-nitip' nama. Akurasi data ini penting, harus dicek dan ricek agar benar-benar tepat sasaran," sambungnya. (*)