FGD Rabat Anggaran di Sulsel

Pengurangan Anggaran Rp112 Miliar, Sektor Usaha Sulsel Kena Imbas

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

FGD TRIBUN TIMUR - Forum Group Discussion (FGD) Tribun Timur dengan tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis & Ekonomi Sulsel di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Selasa (18/2/2025).  Efisiensi anggaran Rp112 miliar oleh pemerintah pusat diperkirakan berdampak pada sektor usaha di Sulsel, terutama akomodasi, konsumsi, dan transport

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mencari langkah strategis setelah pengurangan anggaran sebesar Rp112 miliar ditarik pemerintah pusat.

Efisiensi anggaran tersebut dilakukan untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pengurangan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada sektor usaha di Sulsel.

Kepala Bapelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, mengatakan bahwa pemangkasan dana tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dalam mencari sumber pendanaan baru.

“Dengan ruang anggaran yang terbatas, pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan efisiensi belanja dan merelokasi dana untuk mendukung program yang lebih prioritas,” ujarnya saat Forum Grup Diskusi (FGD) di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Setiawan Aswad menambahkan, instrumen fiskal menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi, diperkirakan akan terdampak oleh pengurangan anggaran ini.

“Jadi ada pengurangan, misalnya efisiensi di perjalanan dinas, itu berdampak pada sektor-sektor seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi, yang pasti akan berkurang,” ungkapnya.

Namun, Setiawan menegaskan bahwa situasi saat ini berbeda dengan masa pandemi COVID-19, yang menyebabkan hampir seluruh sektor ekonomi terpuruk karena pembatasan aktivitas.

“Tapi sekali lagi ini berbeda dengan COVID, karena COVID hampir seluruh sektor mengalami penurunan drastis karena pembatasan dan seterusnya,” ujarnya.

Setiawan berharap geliat sektor usaha di lapangan tetap ada meskipun pemangkasan anggaran ini akan mempengaruhi mereka.

“Kita tidak bisa pungkiri pasti ada pengaruhnya terhadap sektor-sektor usaha yang bergantung pada belanja pemerintah,” jelasnya.

“Tetapi secara umum, ini menjadi dasar untuk bagaimana kita menyikapi peningkatan kualitas belanja di tahun-tahun mendatang,” tambahnya. (*)

 

 

Berita Terkini