TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Efisiensi anggaran pemerintah membuat  sektor perhotelan dan konstruksi was-was.

Di sektor perhotelan, okupansi diperkirakan akan menurun.

Akibatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa saja terjadi.

Hal sama dirasakan oleh sektor konstruksi. Lantaran sektor konstruksi bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu mengatakan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sudah berulang kali sektor perhotelan dicoba dan dishock supaya lebih mandiri.

Tentunya di awal-awal di sektor tersebut pastinya tetap dibantu oleh pemerintah.

Namun, seiring jalannya waktu sektor perhotelan akan berkembang dan tak lagi bergantung ke pemerintah.

Mereka memiliki pasarnya dengan aktivitas ekonomi di Indonesia Timur.

Dengan bergeraknya pasar, sektor swasta berkembang, maka pasti perhotelan akan naik. 

"Karena memang mestinya tidak mengandalkan pemerintah. Dana pemerintah tak dipakai di hotel untuk bersenang-senang. Di negara mana pun di dunia tidak ada seperti itu," terangnya saat menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) Tribun Timur, Selasa (18/2/2025).

FGD yang angkat tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel digelar di lobby Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih 430, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Prof Abdul Hamid Paddu melanjutkan, pemerintah juga harus mendorong, menginjeksi ekonomi supaya berkembang.

Dengan begitu sektor perhotelan naik terbuka untuk sektor non pemerintah.

"Jadi yang akan menggunakan itu adalah sektor swasta yang banyak, jadi tidak tergantung ke pemerintah," ujarnya.

"Kalau tergantung ke pemerintah itu akan inefisiensi dan di situ ada sesuatu juga kalau menggunakan resources dana pemerintah," tambah pria kelahiran Ujung Pandang ini.

Begitupun, kata dia, di bidang konstruksi. 

Efisiensi anggaran pemerintah ini menjadi terapi bahwa konstruksi dan infrastruktur itu tidak harus selalu dari pemerintah.

Ia mencontohnya, pemerintah menyiapkan bandar udara (Bandara) dan jalan tol, tapi yang mengerjakan pihak swasta.

Jadi sebanyak Rp 80 triliun digeser untuk dilaksanakan swasta.

"Ini untuk menumbuhkan ekonomi. Kenapa, karena selama ini pemerintah melihat banyak sekali inefisiensi  kita lakukan di konstruksi yang dilakukan pemerintah dan BUMN," tuturnya. (*)