TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Efisiensi anggaran juga dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry.

Dalam efisiensi anggaran, Prof Fadjry bahkan menyasar pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).

Bahkan disebutnya tidak ada lagi penganggaran ATK di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Semua itu pasti, termasuk OPD di Pemprov. ATK itu di nol kan malah, jadi kita paperless lah," kata Prof Fadjry Djufry saat diwawancarai di SMA 4 Makassar pada Jumat (14/2/2025).

Paperless sudah dijalankan Pemprov Sulsel dalam administrasi pemerintahan.

Aplikasi Srikandi disebutnya sudah memudahkan dalam menjalankan paperless.

"Iya sudah mulai. Kan pakai Srikandi sekarang itu, Tanda tangan sudah mulai elektronik semua, itu bagian-bagian dalam mengurangi penggunaan kertas dan sebagainya," lanjutnya.

Prof Fadjry mengaku memang dalam penyesuaian belanja pemerintahan.

Baca juga: Stadion Sudiang Makassar Terancam Kena Efisiensi Anggaran, DPR Minta Menteri PU Tak Hilangkan

Meski begitu, sektor yang sifatnya wajib tidak terkena pemangkasan

"Tapi tentu ada kebutuhan ini kan mulai diatur ini. Tapi yang sifatnya mandatori harus tetap jalan, jadi tidak semua dipangkas," ujar Prof Fadjry.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat sudah menetapkan pemotongan anggaran transfer.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah terbit.

Isinya terkait pemangkasan anggaran mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

Dana Trasfer ke Sulsel semula Rp 4,9 Triliun.